PERSYARATAN BAKAL CALON ANGGOTA DPR, DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA (STUDI PASAL 240 AYAT (1) HURUF G UNDANG-UNDANG NOMOR 07 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM)

Peraturan perundang-undangan merupakan peraturan norma hukum yang mengikat umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perudangundangan, maka dari pengertian tersebut mengandung makna bahwasannya sesuatu hal yang diatur dan ditetapkan dalam sebuah peraturan perundangundangan memiliki sebuah akibat hukum yang mengikat umum bagi semua masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 240 ayat (1) huruf g merupakan salah satu Pasal yang dinilai menuai polemik dalam masyarakat, polemik tersebut diantaranya terkait dengan pandangan masyarakat bahwasannya pemimpin adalah seseorang yang harus bisa memegang amanah rakyat, dan juga pandangan masyarakat tentang pelegalan Pasal tersebut yang merupakan politisasi dari anggota DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) dan juga pemerintah untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok. Sehingga dengan polemik tersebut perlu diadakan kajian secara akademis melalui pendekatan perlindungan Hak Asasi Manusia dalam sebuah negara dan penilaian siya>sah dusturiyyah guna menilai pelegalan Pasal tersebut. Penelitian ini dikatagorikan penelitian pustaka dengan studi literatur. Adapun jenis pendekatan yang digunakan adalah siya>sah dusturiyyah dan perlindungan Hak Asasi Manusia. Sumber-sumber data yang digunakan adalah sumber skunder, primer, dan tersier meliputi Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta buku-buku dan juga sumber-sumber lain. Keselarasan pada Pasal 240 ayat 1 huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dengan konsep Hak Asasi Manusia adalah dengan adanya salah satu Pasal dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mengatur tentang kebebasan berpolitik dengan menegaskan bahwasannya setiap warganegara berkah untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Kemudian dalam pandangan siya>sah dusturiyyah pelegalan pasal tersebut memiliki keselarasan dengan konsep pembuatan Undang-Undang yang harus dilakukan dengan cara bermusyawarah dan dengan adanya dalil-dalil yang selaras dengan Pasal tersebut