PEMINDAHAN IBUKOTA INDONESIA PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYYAH

Perkembangan negara Indonesia membuat banyak sekali catatan sejarah. Multifungsi kota Jakarta (pusat ekonomi, keuangan, bisnis, politik, pendidikan) merupakan dampak dari sistem pemerintahan sentralistis dan sistem multifungsi yang terpusat secara terus-menerus di Jakarta. Wacana untuk memindahkan ibukota Indonesia telah berulang kali muncul. Itu terjadi ketika peristiwa kritis muncul dari sosial, politik, faktor lingkungan dan bencana. Penelitian ini menganalisis bagaimana pemerintah dalam menyikapi dan bertindak dalam urusan yang sudah terselesaikan oleh negara lainnya. Dengan hipotesa Jakarta kurang layak sebagai ibukota negara. Sementara itu, Kalimantan Timur menjadi kota alternatif ibukota baru bagi Indonesia. Kalimantan Timur mewakili wilayahnya yang luas, tidak rentan terhadap bencana alam, tambah populasi kecil warganya. Indonesia merupakan Negara kepulauan terbesar di dunia, yang memiliki lebih dari 17.000 pulau, namun hanya sekitar 7.000 pulau yang berpenghuni. Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Sumatra dan Papua merupakan pulau utama di Indonesia. Penelitian ini menganalisa tentang pemindahan ibukota Indonesia perspektif Siyāsah syar’iyyah, yang lebih dispesifikasikan pada kemanfaatan dari pemerintah untuk masyarakat, dalam hal yang mana yang harus didahulukan kebijakan lain ataukah pemindahan ibukota. Kemudian dari fokus bahasan tersebut dibedah dalam pandangan maṣlaḥah dan siyāsah syar’iyyah dalam melihat kewenangan presiden. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, dengan pendekatan deduksi. Sementara sumber penelitian yang diperoleh dari sumber data primer yaitu rapat paripurna tanggal 27 Agustus 2019 hal pemindahan ibukota. Dan data sekunder ialah berbagai buku-buku, karya-karya ilmiah nasional maupun internasional, yang berkaitan dengan lembaga negara. Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitik yaitu dengan menggambarkan terkait kewenangan presiden dari struktur pemerintahan pada kewenangan masingmasing dengan peraturan yang berlaku. Hasil pembahasann ini bahwa pemindahan Ibukota dari Jakarta menuju wilayah yang baru merupakan sebuah langkah yang kurang efektif jika masih menyisakan masalah yang ada pada ibukota negara sebelumnya, dari segi maṣlaḥah juga berdampak tidak adanya manfaat jika masalah yang sebelumnya saja belum diselesaikan, karna dengan memindahkan ibukota tidak menutup kemungkinan masalah baru juga akan terjadi. Dan dari sisi siyᾱsah syar’iyyah pada pemindahan ibukota Jakarta bukanlah suatu kepentingan yang mendesak untuk segera dilakukan karna masih banyak kepetingan lainnya yang harusnya memberikan banyak manfaat bagi masyarakat. Dan dalam pemindahan ibukota Indonesia kurang melibatkan suara masyakat dan masih seperti mementingkan kepentingan individu