Analisis Gender tentang Poligami dalam Perundang-undangan di Indonesia

Persoalan poligami menjadi tema hangat yang selalu menantang dan sekaligus dapat menjadi ukuran sensitifitas dan kepedulian seseorang terhadap persoalan gender dan hak-hak perempuan. Dari perspektif analisis gender, peraturan poligami dalam perundang-undangan menunjukkan adanya konstruksi yang diskriminatif tentang status dan peran perempuan, dalam beberapa bentuknya baik stereotipi, subordinasi, marginalisasi, maupun kekerasan terutama kekerasan simbolik. Kekerasan simbolik nampak terutama dalam penempatan perempuan sebagai obyek hukum dan hegemoni konstruksi laki-laki terhadap persoalan poligami. Dengan kata lain, peraturan tentang poligami menunjukkan adanya kontruksi dikriminatif yang diobyektifikasi din mengalami reifikasi serta dijustifikasi dengan kekuatan Negara sehingga seakan menjadi kebenaran final yang memiliki status mutlak. Sumber konstruksi berakar terutama dari pemahaman agama yang endosentris, patriarkhis dan sexis. Selain itu, pengaruh kultur dan pemahaman keagamaan yang telah mengalami obyektifikasi dan reifikasi menjadikan peraturan poligami dalam batas tertentu diterima sebagai indetitas kolektif yang final