PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PELANGGARAN LALU LINTAS BARANG MUATAN LEBIH DI JALAN MAGELANG

Masalah lalu lintas merupakan permasalahan yang dihadapi oleh semua negara, baik negara maju maupun negara berkembang seperti Indonesia. Letak geografis Kabupaten Magelang yang menjadi salah satu jalur utama pulau Jawa sehingga menjadikan padat kendaraan angkutan barang, serta karena sebagian wilayahnya yang dilewati oleh sungai-sungai yang berhulu dari gunung Merapi menjadikan Kabupaten Magelang memilki hasil tambang yang melimpah yang berasal dari lahar dingin gunung Merapi yang kemudian ditambang dan diangkut untuk dikirim keluar wilayah Kabupaten Magelang. Namun angkutan barang terutama yang mengangkut hasil tambang dari sungai-sungai yang berhulu dari gunung Merapi banyak yang melanggar aturan mengenai daya angkut, tata cara pemuatan, dan dimensi kendaraan. Sedangkan untuk penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas barang muatan lebih di Jalan Magelang yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dan Satlantas Polres Magelang belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang dilakukan di Jalan Magelang Kabupaten Magelang. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam pemecahan permasalahan, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif analisis dengan pendekatan yang digunakan yuridis empiris, yakni penelitian ini mengacu pada Peraturan Perundang-undangan terkait pelanggaran lalu lintas dan data-data yang didapatkan di lapangan. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas barang muatan lebih di Jalan Magelang yang dilakukan oleh Satlantas Polres Magelang dan Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang terutama mengenai kelebihan muatan yang harus diturunkan sampai saat ini tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Penindakan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang dan Satlantas Polres Magelang memiliki batas kewenangan yang berbeda. Kewenangan yang dimiliki oleh Satlantas untuk menindak pelanggaran lalu lintas lebih luas cakupannya termasuk memiliki kewenangan untuk menindak angkutan barang. Sedangkan kewenangan mutlak Dinas Perhubungan untuk menindak pelanggaran lalu lintas barang muatan lebih hanya bisa dilakukan di jembatan timbang saja dan untuk menindak pelanggaran lalu lintas barang muatan lebih di jalan raya wajib berkoordinasi dan harus didampingi oleh Satlantas, Dinas Perhubungan tidak memiliki kewenangan untuk melaksanakannya secara mandiri. Oleh sebab itu perlu adanya koordinasi yang baik antara dua otoritas tersebut