ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1555 K/PID.SUS/2019 TENTANG KASUS BANTUAN LIKUIDITAS BANK INDONESIA

Dalam menegakan hukum Hakim sangat berperan penting dalam mengawali proses jalanya persidangan, guna mempertimbangkan kebenaran materil dan formil mengenai perbutan terdakwa. Seringkali di dalam putusan persidangan pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi hakim lalai dalam menerapkan hukum kepada terdakwa sehingga dengan putusan yang dinilai tidak memeiliki kepastian hukum dengan alasan tersebut terdakwa mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan yang memeriksa mengenai judex juris yaitu apakah pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Umum telah menerapkan hukum sebagaimana aturan yang berlaku, dan dalam wewenang mengadili apakah Pengadilan Tinggi telah memenuhi prosedur yang berlaku. Kali ini kasus yeng terjadi di dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1555 K/Pid.Sus/2019 yang dimana putusan yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung mengandung dissenting opinion sehingga putusan tersebut harus membebaskan terdakwa karena, keputusan hakim mayoritas menyetujui bahwa perbuatan tersebut tidak mengandung unsur pidana korupsi. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah mengapa terjadi perbedaan pendapat antara Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Perkara Nomor 1555 K/Pid.Sus/2019? dan apakah pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 1555 K/Pid.Sus/2019 telah memenuhi judex juris? Untuk menjawab rumusan masalah di atas metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian pustaka (library research). Objek penelitian dikaji dengan Undang-Undang, peraturan pemerintah, dan berkas-berkas yang berkaitan dengan objek penelitian. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitik, yaitu menggambarkan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penelitian dan menganalisis menggunakan kerangka teori serta bahan-bahan yang berkaitan. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan yuridis-normatif, yaitu berkaitan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1555 K/Pid.Sus/2019. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori penjatuhan putusan, dasar pertimbangan hakim, dan teori tujuan pemidanaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, terjadinya dissenting opinion Putusan Nomor 1555 K/Pid.Sus/2019 disebabkan oleh perbedaan Hakim Mahkamah Agung dalam menentukan perbutan terdakwa kedalam ranah hukum yang dapat dikatagorikan sebagai perbutan terdakwa. Dissenting opinion juga disebabkan oleh perbedaan cara menafsirkan pasal-pasal yang berkaitan dengan perbutan terdakwa oleh Hakim Mahakamah Agung, pemahaman hukum, keilmuan, dan pengalaman dibidang hukum yang berbeda juga dapat mempengaruhi terjadinya dissenting opinion. Kedua, pertimbangan hukum (judex juris) dalam putusan Putusan Nomor 1555 K/Pid.Sus/2019 telah menerapkan hukum sebagaimana semestinya, Pertimbangan hukum mengenai perbuatan terdakwa bukan merupakan tindak pidana korupsi juga berdasarkan pertimbangan secara yuridis dengan melihat pasal-pasal apakah perbuatan terdakwa bertentangan dengan Undang-Undang sebagaimana yang didakwakan penenutut umum kepada terdakwa