TINJAUAN YURIDIS TENTANG HAK KEPEMILIKAN ATAS TANAH BAGI MASYARAKAT TIONGHOA (STUDI KASUS NEGERI KELANTAN DAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)

Penelitian ini mengambil tema hak kepemilikan tanah, dengan judul Tinjauan Yuridis Hak Kepemilikan Atas Tanah Bagi Masyarakat Tionghoa (Studi Kasus di Negeri Kelantan dan Daerah Istimewa Yogyakarta). Tema ini diambil dengan pertimbangan bahwa kedua belah daerah ini saling menjaga hak keistimewaan bagi penduduk pribumi daripada jatuh di tangan yang salah, hal ini terkaitlah dengan kepemilikan hak atas tanah. Hal ini berlaku karena kedua belah daerah tersebut dijaga di bawah kuasa Sultan atau Raja yang mana Raja tersebut memiliki kuasa wewenang supaya hak keistimewaan tidak hilang di telan oleh penjajah atau orang asing. Adapun jenis penelitian ini menggunakan Penelitian Pustaka, yakni penelitian yang dilakukan dengan menelaah bahan-bahan dari buku utama yang berkaitan dengan masalah dan buku penunjang lainnya yang berkaitan dengan kajian penelitian yang bersifat kualitatif. Penulis juga membuat Penelitian Lapangan, yaitu penelitian yang berusaha mencari data secara langsung ke lapangan untuk mengetahui secara jelas di Pejabat Tanah dan Jajahan dan beberapa lagi tempat yang berwenang. Sifat penelitian ini yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah deskriptif analisis komparatif. Dalam penelitian ini, penulis menggambarkan secara jelas dan terperinci tentang tinjaun yuridis hak kepemilikan atas tanah bagi masyarakat Tionghoa, studi kasus di Negeri Kelantan dan Daerah Istimewa Yogyakarta, kemudian menganalisis dan membandingkannya. Hasil penelitian skripsi ini, Tinjauan Yuridis Hak Kepemilikan Atas Tanah Bagi Masyarakat Tionghoa antara Negeri Kelantan dan Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat perbedaan dan persamaan. Dalam hal perbedaan tanah di Kelantan hanya untuk rakyat melayu Kelantan tetapi provinsi lain dan rakyat Tionghoa tidak dapat memiliki tanah didaerah tersebut sedangkan tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dimiliki semua warga negara Indonesia. Sementara rakyat keturunan tionghoa tidak dapat memiliki sepenuhnya hak milik hanya dapat memiliki Hak Guna Bangunan (HGB). Dalam hal persamaan, kedua daerah tersebut sama-sama menjaga hak keistimewaannya