PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGABULKAN PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH DI BAWAH UMUR ( STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA KLATEN TAHUN 2018-2019)

Pernikahan bukan hanya sekadar suatu ikatan atau hubungan lahir batin antara seorang pria dan wanita. Melainkan perbuatan Hukum yang menimbulkan akibat Hukum baik yang berupa hak maupun kewajiban bagi kedua belah pihak. Di Indonesia sendiri untuk ketentuan batas umur pernikahan relatif rendah dan sering tidak dipatuhi sepenuhnya dalam pelaksanaannya. Untuk mendorong agar terjaminnya ketertiban masyarakat untuk melangsungkan pernikahan, batas umur terendah telah diatur didalam Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 pasal 7 ayat 1. Akan tetapi masih banyak masyarakat tidak mematuhi batas usia perkawinan. Hingga terdapat fenomena peningkatan dispensasi nikah di wilayah Pengadilan Agama Klaten setiap tahunnya. Padahal wilayah tersebut semakin bertambah tahun mestinya semakin dewasa dan matang, termasuk bidang pendidikan, ekonomi, budaya dan sebagainya. Maka kesadaran hukum pun semakin membaik dan permohonan dispensasi nikah semakin berkurang. Namun demi menghindari kemudharatan yang lebih besar, pengadilan mengabulkan permohonan dispensasi pernikahan yang seringkali menjadi solusi untuk melangsungkan pernikahan Penelitian ini bersifat (library research) yaitu suatu penelitian dengan cara menuliskan, mengklarifikasikan dan menjadikan data yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis. Menganalisis sumber-sumber literatur yang berkaitan dengan materi dan difokuskan pada penelaahan masalah yang dibahas. Penelitian ini didukung oleh penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Klaten berupa wawancara terhadap hakim,dan pengumpulan data penetapan dispensasi nikah untuk mendapatkan informasi yang bisa menjawab persoalan yang dirumuskan, yaitu faktor dan dasar hukum pertimbangan Hakim dalam memberikan dispensasi nikah bagi pasangan calon pengantin dibawah umur dan tinjauan normatif, yuridis mengenai masalah pertimbangan hakim hakim dalam menetapkan dispensasi nikah. Hasil penelitian ini, menunjukkan pada dasarnya faktor penyebab diajukannya dispensasi nikah di Pengadilan agama Klaten ada tiga, yaitu pertama karena adanya kekhawatiran orang tua, kedua karena faktor calon mempelai wanita telah hamil terlebih dahulu, dan ketiga karena faktor telah melahirkan anak bilogis dari calon mempelai laki-laki. Adapun dasar pertimbangan hukum dispensasi nikah oleh Hakim Pengadilan Agama Klaten secara yurisdis adalah Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) dan (2) tentang Perkawinan. Sedangkan secara normatif adalah kaidah fiqhiyah tentang “menjaga kemaslahatan dan menolak kemudharatan” untuk semua pihak dan masyarakat pada umumnya. Pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi nikah telah sejalan dengan salah satu kaidah fiqh. Yaitu hakim ingin mewujudkan kemaslahatan bagi pemohon (kedua calon mempelai beserta keluarga) karena hamil dahulu. Kaidah fiqih yang sesuai dengan pertimbangan majelis hakim adalah konsep mashlahah mursalah menjelaskan menetapkan ketentuan-ketentuan hukum yang belum dijelaskan secara rinci dalam al-Qur’an dan al-Hadis