PERAN CIVIL SOCIETY DALAM PROSES PERDAMAIAN DI PATANI (Studi Pada Lembaga Patani Raya Untuk Kedamaian dan Pembangunan)

Masyarakat Patani di Thailand Selatan berada dalam situasi konflik yang telah berlangsung dari satu dekade dengan tanpa titik temu untuk berakhir. Walaupun negosiasi politik melalui proses dialog perdamaian (peace dialogue process) antara perwakilan Dewan Keamanan Nasional atau National Security Council (NSC) Thailand dengan rakyat Patani yang dipimpin oleh Barisan Revolusi Nasional Melayu Patani (BRN) pada 28 Februari 2013 di Kuala Lumpur, Malaysia. Pertemuan mereka memicu harapan melahirkan perdamaian tetapi sering beberapa kali namun tidak begitu nampaknya resolusi yang paling terbaik dalam menyelesaikan masalah konflik, karena proses perdamaian konflik di Patani tidak hanya menjadi kepentingan politik oleh kedua aktor perang sahaja yang akan menentukan resolusi penyelesaian konflik melainkan proses perdamaian Patani harus berkerja sama dari berbagai aktor penting lainnya seperti harus melibatkan partisipasi baik civil society organizations (CSOs), akademisi, pemimpin agama, elit politik yang berada di pusat kekuasaan. Sementara yang terpenting bagi masyarakat publik dengan tersedia sebagai ruang mengusulkan resolusi penyelesaian menuju perdamaian. Proses perdamaian yang diberi ruang politik terbuka bagi orang dapat berekspresi pikiran dan menyampaikan kebutuhan mereka tanpa terancam. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Peran Lembaga Patani Raya Untuk Kedamaian dan Pembangunan (LEMPAR) dalam proses perdamaian di Patani, Thailand Selatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologis. Pengumpulan data melalui wawancara mendalam, dokumentasi, dan pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Lembaga Patani Raya Untuk Kedamaian dan Pembangunan (LEMPAR) memiliki peran penting dalam membangun perdamaian di Patani, Thailand Selatan, melalui program kampanye dan advokasi Hak Asasi Manusia (HAM) membuka ruang politik dan memperluaskan jaringan diantara masyarakat-masyarakat terutamanya masyarakat yang jadi korban pelanggaran HAM agar mereka memiliki ruang dapat menentukan nasibnya sendiri dan menuntut hak keadilan, kebebasan dalam negara demokrasi sesuai standar dunia internasional yang menghormati hak kebebasan. Sedangkan peranan Lempar melalui program penguatan masyarakat yaitu mengorganisir rakyat untuk melahirkan pelopor-pelopor (peacemaker) dengan penuh kesadaran politik, kedewasaan politik, kemandirian, keswadayaan, solidaritas, dan kepatuhan pada norma proses hukum, serta berani mengeluarkan suara di dalam hati untuk menentukan hasil kedamaian dengan sebenarnya