PEMBAGIAN HARTA WARISAN UNTUK ANAK PEREMPUAN: STUDI PRAKTIK PEWARISAN MASYARAKAT BUGIS BONE

Pembagian harta warisan berdasarkan hukum waris Islam yang belum diimplementasikan secara optimal pada akhirnya berimbas pada persoalan pro dan kontra terkait relevansi sistem kewarisan yang sangat beragam di tengah masyarakat dengan ketentuan dalam hukum Islam. Dalam tradisi pewarisan masyarakat Bugis Bone yang dikenal dengan istilah mappammana, umumnya menerapkan cara kekeluargaan yang pembagiannya bisa saja dilakukan sebelum kematian pewaris memungkian salah satu anak perempuan memperoleh bagian lebih besar dari yang seharusnya mereka terima, bahkan terkadang lebih banyak dibanding bagian anak laki-laki. Anak perempuan diprioritaskan untuk mewarisi harta tertentu seperti rumah dan ampikale orang tua. Selain itu, anak perempuan tersebut tetap mewarisi harta yang lain. Anak laki-laki baru akan memperoleh harta tertentu itu jika tidak ada anak perempuan atau justru anak perempuan tersebut yang merelakan bagiannya untuk saudaranya yang lain. Kewarisan dengan adanya keistimewaan anak perempuan merupakan suatu hal yang baru untuk dikaji mengenai proses pembagian dan peralihan kepemilikan harta, alasan pemberian bagian khusus kepada anak perempuan serta tinjauan hukum kewarisan Islam terhadap praktik pewarisan tersebut. Penelitian lapangan ini dikategorikan sebagai penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan normatif. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan beberapa informan yang memahami kewarisan adat Bugis. Data sekunder yang digunakan untuk menunjang analisis dan melengkapi kajian teori pada penelitian ini adalah buku serta karya ilmiah lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Setelah studi dokumen, observasi dan wawancara¸ analisis data yang terkumpul dilakukan secara sistematis dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Praktik tersebut akan dianalisis dengan teori taṣāluḥ sebagai salah satu alternatif dalam pembagian harta warisan dan pemikiran Munawir Sjadzali tentang reaktualisasi hukum kewarisan Islam. Anak perempuan lebih diprioritaskan dalam praktik pewarisan masyarakat Bugis Bone dengan adanya bagian khusus berupa rumah maupun harta ampikale. Hukum kewarisan yang bersifat normatif mengalami transformasi sebagai reaksi keadilan terhadap sistem kewarisan yang ada. Masyarakat berusaha memadukan ketentuan nas dengan faktor sosial, ekonomi, hukum adat serta kearifan lokal masyarakat sehingga terdapat perbedaan dengan sistem kewarisan Islam. Memprioritaskan anak perempuan dalam setiap pola pembagian harta warisan yang ditempuh mempunyai kesamaan tujuan yaitu untuk mewujudkan keadilan subtantif dalam keluarga. Pewarisan masyarakat Bugis yang disebut mappammana secara umum telah mengakomodasi asas-asas kewarisan Islam. Praktik pewarisan masyarakat Bugis dilakukan setelah menggelar tudang sipulung (musyawarah) di antara keluarga besar, lalu pemerintah desa setempat memastikan bahwa ahli waris telah memahami formula dua berbanding satu ketika anak laki-laki mewaris bersama anak perempuan sebelum memberikan surat penetapan ahli waris dan mereka kemudian menyatakan bersepakat untuk menempuh jalan perdamaian dalam pewarisan. Alternatif pewarisan berdasarkan kerelaan dan kesepakatan tersebut sejalan dengan nilai-nilai al-ṣulḥu dalam Islam