TINJAUAN NORMATIF YURIDIS TERHADAP KOMPETENSI ABSOLUT PENGADILAN AGAMA DALAM MENYELESAIKAN PERKARA HIBAH BEDA AGAMA

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui kompetensi Pengadilan Agama dalam memeriksa, memutus, dan mengadili perkara hibah beda agama Nomor: 1116/Pdt.P/2019/PA.Sby. serta pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan perkara tersebut dan bagaimana relevansi penetapan tersebut terhadap perkembangan hukum Islam di Indonesia. Sebagaimana ketentuan mengenai kompetensi absolut Pengadilan Agama telah diatur dalam Pasal 49 Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, disebutkan bahwa “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah. Hal yang tertulis pada undang-undang tersebut berbeda pada penerapannya pada perkara hibah yang dikaji dalam skripsi ini, sehingga perlu diketahui atas dasar apa Pengadilan Agama menerima dan mengadili perkara tersebut. Skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Sedangkan dalam proses pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi dengan menganalisis data berupa dokumen penetapan Pengadilan Agama Nomor 1116/Pdt.P/2019/PA.Sby menggunakan metode deskriptif-analisis, dan teknik penulisannya didasarkan pada pedoman penulisan skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa kompetensi absolut Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara ini adalah didasarkan pada dua hal: Pertama, agama pemohon yakni Islam, sesuai dengan asas Pengadilan Agama yaitu Asas Personalitas keislaman. Kedua, akad pada saat transaksi hibah tersebut dilakukan berdasarkan hukum Islam, maka pemeriksaan dan penyelesaiannya dilakukan berdasarkan hukum Islam pula. Adapun jenis penetapan ini dapat dikategorikan sebagai yurisprudensi tidak tetap, sehingga tidak menutup kemungkinan untuk diikuti oleh hakim-hakim berikutnya dalam hal yang sama sebagai pertimbangan hukum untuk menerima suatu perkara baru yang masih samar kewenangan dalam mengadilinya