IMPLEMENTATION OF THE CITY WITHOUT SLUMS (KOTAKU) PROGRAM IN THE SERVICES OF PUBLIC WORKS AND PEOPLE'S SETTLEMENTS (PUPR) SIDOARJO REGEN IMPLEMENTASI PROGRAM KOTA TANPA KUMUH (KOTAKU) DI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERMUKIMAN RAKYAT (PUPR) KABUPATEN SIDOARJO

Having a healthy environment is everyone's right. In this case, the state is also responsible for this. However, slum areas are still a social problem that has not yet been resolved. It is recorded that in 2021, Sidoarjo Regency has 276.26 hectares of slum areas spread over 52 villages. In response to this, the Public Housing and Settlement Service Office of Sidoarjo Regency implemented the Slum-Free City Program in tackling slum areas. The Kotaku Program is a community-based infrastructure repair activity program whose main goal is to tackle slum areas. The purpose of this study is to see how the implementation and results of the Kotaku Program at the PUPR Office of Sidaorjo Regency are. The theory used in this study uses the public policy implementation model by Mulyadi (2015:12). This research approach uses a qualitative descriptive approach that will be carried out in Sidoarjo Regency. The result of this research is that the implementation of the Kotaku Program carried out by the PUPR Service has gone quite well by fulfilling every stage starting from the preparation stage, implementation stage, and completion stage. It was recorded that in 2021, 19 of the 52 villages targeted to become slum areas have been overcome and can reduce flooding and reduce slum areas in Sidoarjo Regency. This program can also help overcome unemployment due to the impact of Covid-19 by increasing the income of people who are heads of families who have lost their jobs so that it can reduce the unemployment rate that previously soared in Sidoarjo Regency. In addition, the implementation of this program will also carry out gradual evaluation monitoring both from activities and from implementing agencies so that in the future it becomes an effort to improve policies that are better and optimal.Memiliki lingkungan yang sehat adalah hak setiap orang. Dalam hal ini, negara ikut ertanggungjawa akan hal tersebut. Namun, kawasan permukiman kumuh masih menjadi masalah sosial yang sampai saat ini belum selesai. Tercatat pada tahun 2021, Kabupaten Sidoarjo memiliki 276,26 Ha kaasan kumuh yang tersbar di 52 desa. Menanggapi hal tersbut, Dinas Perumahaan Umum dan Permukiman Kabupaten Sidoarjo melaksanakan Program Kota Tanpa Kumuh dalam mengentas kawasan permukiman kumuh. Program Kotaku adalah program kegitanan perabaikan infarstruktur berbasis masyarakat yang tujuan utamanya adalam untuk menganangi kawasan kumuh. Tujuan dari penelitian ini adalah melihat bagaimana pelaksanaan serta hasil dari Program Kotaku di Dinas PUPR Kabupaten Sidaorjo. Teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model implementasi kebijakan publik oleh Mulyadi (2015:12). Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang akan dilakukan di Kabupaten Sidoarjo. Hasil daripenelitianiniadalah implementasi Program Kotaku yang dilaksanakan oleh Dinas PUPR sudah berjalan cukup baik dengan memenuhi setiap tahapan mulai dari tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap penyelesaian. Tercatat pada tahun 2021, 19 dari 52 desa yang ditargetkan menjadi kawasan kumuh sudah diatasi dan dapat mengurangi banjir serta mengurangi kawasan kumuh di Kabupaten Sidoarjo. Program ini juga dapatmembantumengatasipengangguranakibatdampak Covid-19 dengan menambah pengahsilan masyarakat yang menjadi kepala keluarga yang kehilangan pekerjaan sehingga dapat menurunkan angka pengangguran yang sebelumnya melonjak di Kabupaten Sidoarjo. Selain itu, implementasi program ini juga akan dilakukan monitoring evaluasi yang bertahap baik dari kegiatan maupun dari pelaksana instansi agar kedepannya menjadi upaya perbaikan kebijakan yang lebih baik dan optimal.