TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP PENGELOLAAN ANGGARAN BIAYA PEMBANGUNAN DI DESA KEROYA KABUPATEN MERANGIN (STUDI KASUS PERKARA NO. 16/PID.SUS-TPK/2021/PN JMB)

Skripsi ini bertujuan untuk mengungkap tentangTindak Pidana Korupsi Terhadap Penyimpangan Pengelolaan Anggaran Biaya Pembangunn di Desa Keroya Kab. Merangin (Studi Kasus Perkara No.16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jmb), sebagai tujuan di antaranya ialah untuk mengetahuipenyebab terjadinya penyimpangan anggaran dana desa, apa putusan hakum hakim dalam menjatuhkan dan apa vonis yang dijatuhkan oleh hakim, skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil dan kesimpulan sebagai berikut: pertama, bahwa tindakan penyimpangan anggaran biaya pembangunan Desa Keroya yaitu dana APBDes terjadi karena pengelolaan anggaran yang dilakukan oleh tersangka tidak dikelola dengan baik, seperti ditemukan kegiatan yang tidak terlaksana dengan apa yang telah ditetapkan dalam pemerintahan desa, dalam penarikan dana tersangka tidak dibuatkan pertanggung jawaban dan tidak direalisasikan serta tidak disetorkan kembali ke kas Desa Keroya.,kedua, Pertimbangan yang sangat penting yaitu pada segi bukti- bukti dan yang memiliki data penting bagi seorang hakim dalam menimbang suatu perkara. Begitu banyak pertimbangan dari seorang hakim mulai dari mendengarkan keterangan saksi-saksi dan saksi ahli maupun mendengar pendapat dari penuntut umum, sampai kepada sebuah putusan akhir dari pertimbangan tersebut,ketiga, bahwa sanksi yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Terhadap Penyimpangan Pengelolaan Anggaran Biaya Pembangunn di Desa Keroya Kab. Merangin (Studi Kasus Perkara No.16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jmb) iii Jambi kepada pelaku Tindak Pidana Korupsi anggaran biaya pembangunan desa Keroya yang dijatuhi hukuman 2 tahun penjara dan denda Rp.50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah yang berdasarkan dakwaan subsider, pasal 3 ayat (1) junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2019 tentang Tindak Pidana Korupsi, junto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana