Analisis sistem pemungutan pajak daerah tahun anggaran 1995/1996 s/d 1999/2000 (studi kasus pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ponorogo)

Undang-undang No.22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang No.25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah merupakan dasar dalam melaksanakan pembangunan dan pemerintah daerah guna mendukung dan mewujutkan otonomi daerah yang nyata , luas dan bertanggungjawab . Pelaksanaan tersebut tentu memerlukan dukungan keuangan yang memadai. Hal ini menuntut perlunnya pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara optimal, sehingga dapat membiayai semua program pembangunan yang telah ditetepka atau dianggarkan sebelumnya. Untuk dapat memenuhi sebagian dari kebutuhan pemerintah dan pebangunan daerah serta mengurangi ketergantunga Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat, “Dinas Pengelola Keuangan Daerah “ Kabupaten Ponorogo diharapkan mampu menggali dan mengelola potensi daerah melalui pajak daerah sebagai sumber keuangan daerah dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian ini merupakan suatu gambaran mengenai sitem pemungutan dalam proses pengawasan pada cara pemunggutan pajak daerah pada “Dinas Pengelola Keuangan Daerah“ Kabupaten Ponorogo. Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui sistem pemungutan dengan sistem pengawasan pada cara pemungutan pajak daerah pada Dinas Pengelola Keuangan Daerah” Kabupaten Ponorogo. Adapoun alat analisis yang digunakan pada system ini yaitu dengan menggunakan analisis Deskriptif. Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan interview. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan pada instansi pemerintah daerah ‘Dinas Pengelola Keuangan Daerah” Kabupaten Ponorogo, bahwa sistem pemungutan dalam kegiatan operasional pengawasan pajak daerah belum optimal. Sistem pemungutan yang belum optimal dapat diketahui dari peningkatan dan penurunan penerimaan pajak daerah dan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD). Penyebab belum optimalnya system pemungutan tersebut karena ada beberapa kendala yang perlu dipecahkan oleh pemerintah daeraah. Adapun kendala tersebut terdapat pada system pengawasan melekat pada cara pemungutan yaitu adanya system birokrasi / proses kerja dalam hal pengelolaan pajak daerah dan kurang transparansinya tarif pajak daerah yang dikenakan kepada wajib pajak. Di samping kendala-kendala utama tersebut ada suatu hal yang secara langsung juga mempengaruhi penurunan penerimaan pajak daerah dan pendapatan asli daerah yang terjadi pada tahun anggaran 1999/2000, yaitu dengan berlakunya Undang-undang no 18 tahun 1997 tentang pajak dan retribusi daerah dari undang-undang darurat tahun 1957 yang berdampak pada penyempitan obyek pajak daerah terutama pemerinta daerah kabupaten dan pemerintah daerah kota. Sedangkan kendala pada sistem pengawasan kepada wajib pajak yaitu adanya wajib pajak yang nakal. Hasil penelitian ini memuat beberapa langkah pemecahan atas kendala–kendala yang mempengaruhi system pengawasan pada cara pemungutan pajak daerah. Perbaikan atas kendala-kendala pada system pengawasan melekat pada cara pemungutan yaitu dengan meningkatkan kualitas sumber daya dan profrsionalismeaparat melalui pendidikan dan pelatihan serta kursus: meningkatkan koordinasi kerjasam dalam disiplin kerja dan meningkatkan sanksi yang tegas atas pelanggaran oleh aparat; meningkatkan kerjasama antar instansi pemerintah daerah dengan lembaga legislative daerah tentang perpajakan daerah; meningkatkan kerjasam dan partisipasi masyarakat serta pihak swasta sebagai mitra dalam menggali obyek pajak daerah; meningkatkan fasilitas, sarana dan prasarana pada instansi dan aparat sebagai pendukung dalm sistem pengawasan pajak daerah dan meningkatkan transparansi setiap ada perubahan tariff pajak daerah kepada masyarakat. Sedangkan langkah-langkah perbaikan pada sistem pengawasan pada cara pemungutan kepada wajib pajak yaitu dengan menerapkan sanksi yang tegas setiap ada pelanggaran terhadap wajib pajak ; melakukan sistem pengawasan lapangan secara berkala dan inspeksi mendadak ; meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak melalui penyuluh-penyuluh, tutorial dan lain-lain. Dari langkah-langkah pemecahan kendala-kendala tersebut di atas, diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan kajian lebih lanjut oleh “Dinas Pengelola Keuangan Daerah” Kabuaten Ponorogo dalam melaksanakan sistem pemungutan dengan mengoptimalkan sistem pengawasan pada cara pemungutan pajak daerah