Implementasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi didasari oleh Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2011, tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Program BSPS merupakan program dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) dan bertujuan untuk membantu Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) agar memiliki rumah yang layak huni. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Undang – undang Nomor 1 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, serta mengetahui kendala dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut. Dan penelitian menggunakan metode kualitatif, yaitu metode penelitian yang mendeskripsikan data yang berupa kata – kata ata...
Perjanjian bagi – hasil tanah pertanian merupakan suatu perikatan antara dua belah pihak yakni pemil...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Respon Masyarakat TerhadapProgramBantuan Stimulan Perumaha...
Kualitas pelayanan publik disinyalir masih rendah, sehingga Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelati...
Kemiskinan adalah masalah sosial yang dialami seluruh negara di dunia, tidak terkecuali negara Indon...
Penelitian ini didasarkan pada program revitalisasi rumah yang tidak layak huni melalui Bantuan Stim...
Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) merupakan sebuah program inovasi yang berkaitan dalam bida...
Pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah merupakan salah ...
Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) merupakan program yang diajukan oleh Kementerian P...
Implementasi merupakan tahapan dalam kebijakan publik yang cukup penting dan kompleks, dimana kebija...
Untuk menilai efektivitas Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Cisaat, Kecamatan Kadun...
Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya merupakan program yang dikeluarkan pemerintah pusat melal...
Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) merupakan salah satu program bantuan sosial Kementerian P...
Judul Penelitian Implemetasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Basi Kecamata...
"Winda Trivianti Novianah Waluyo, 2021. Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Dala...
Provinsi Kalimantan Utara merupakan Daerah Otonomi Baru (DOB) dan provinsi termuda Indonesia. Hingga...
Perjanjian bagi – hasil tanah pertanian merupakan suatu perikatan antara dua belah pihak yakni pemil...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Respon Masyarakat TerhadapProgramBantuan Stimulan Perumaha...
Kualitas pelayanan publik disinyalir masih rendah, sehingga Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelati...
Kemiskinan adalah masalah sosial yang dialami seluruh negara di dunia, tidak terkecuali negara Indon...
Penelitian ini didasarkan pada program revitalisasi rumah yang tidak layak huni melalui Bantuan Stim...
Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) merupakan sebuah program inovasi yang berkaitan dalam bida...
Pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah merupakan salah ...
Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) merupakan program yang diajukan oleh Kementerian P...
Implementasi merupakan tahapan dalam kebijakan publik yang cukup penting dan kompleks, dimana kebija...
Untuk menilai efektivitas Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Cisaat, Kecamatan Kadun...
Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya merupakan program yang dikeluarkan pemerintah pusat melal...
Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) merupakan salah satu program bantuan sosial Kementerian P...
Judul Penelitian Implemetasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Basi Kecamata...
"Winda Trivianti Novianah Waluyo, 2021. Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Dala...
Provinsi Kalimantan Utara merupakan Daerah Otonomi Baru (DOB) dan provinsi termuda Indonesia. Hingga...
Perjanjian bagi – hasil tanah pertanian merupakan suatu perikatan antara dua belah pihak yakni pemil...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Respon Masyarakat TerhadapProgramBantuan Stimulan Perumaha...
Kualitas pelayanan publik disinyalir masih rendah, sehingga Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelati...