PEMBERIAN ASIMILASI DAN INTEGRASI BAGI NARAPIDANA DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN COVID-19 DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KOTA MATARAM

Pandemi covid-19 telah merajalela menyebar luas hingga ke berbagai negara. Di Indonesia covid-19 sudah menjadi bencana Nasional, karena hal tersebut pemerintah mengeluarkan kebijakan melalui menteri hukum dan Hak Asasi Manusia uantuk memberikan program asimilasi dan integrasi bagi narapidana dan anak untuk mencegah terjadinya penularan covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan. Pemberian asimilasi dan integrasi tidak cukup dengan dikeluarkannya satu Permenkumham. Adanya evaluasi dari Permenkumham sebelumnya menyebabkan dikeluarkannya Permenkumham yang baru. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sosiologis yang bersumber dari hasil wawancara, observasi, dan kepustakaan, peraturan perundang-undangan, browsing internet, serta dokumen lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana proses pelaksanaan pemeberian asimilasi dan integrasi di Lembaga Pemasyarakatan serta bagaimana efektivitas dari adanya kebijakan pemberian asimilasi dan integrasi tersebut. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah telah terlaksanakan dan berjalan dengan lancar serta efektif dilakukan sesuai dengan tujuan. Bisa dilihat dari tidak adanya kasus penularan covid-19 lagi di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Mataram dan berkurangnya angka over kapasitas di dalam Lapas