KEWENANGAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN NUSA TENGGARA BARAT BERDASARKAN UNDANG -UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK (STUDI DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LOMBOK BARAT)

Sebuah unit pelayanan wajib menyusun dan menetapkan, menerapkan standar pelayanan. Pemerintahan daerah dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki tugas untuk memenuhi tuntutan masyarakat terutama dalam peningkatan kualitas pelayanan. Untuk mencegah terjadinya Malaadministrasi dalam pelayanan publik dibentuklah Ombudsman Republik Indonesia yaitu Lembaga Negara yang dibentuk khusus untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik khususnya sebagai perilakum maladaministrasi. Jenis penelitian yang digunakan yaitu Normatif Empiris Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber dan jenis bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan Hukum dan data menggunakan hukum Normatif empiris. Pengolahan data dilakukan menggabungkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, tetapi harus juga dilakukan dengan mendorong peran Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Barat melalui program-program yang bersifat intervensi terhadap penerapan standar pelayanan publik sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik