STUDI KOMPARASI WARISAN BAGI ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN YANG TIDAK DI CATATKAN MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) DAN KUH PERDATA INDONESIA

Menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam) Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (Tirkah) Pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing (Pasal 171 huruf a KHI). Pewaris menurut KUH Perdata yaitu hak atas kebendaan yang di terima oleh seseorang dari yang meninggal dunia (Pasal 528 KUH Perdata). Perkawinan siri yaitu suatu perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang Islam Indonesia. Memenuhi baik rukun-rukun maupun syarat-syarat perkawinan. Adapun rumusan masalah yang di angkat yakni (1) Bagaimana pengaturan warisan bagi anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan menurut hukum islam? (2) Bagaimana pengaturan warisan bagi anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan menurut hukum perdata? (3) bagaimana perbandingan pengaturan warisan bagi anak yang tidak dicatatkan menurut hukum islam dan hukum perdata? Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan komparatif kemudian membandingkan suatu variabel penelitian (Objek penelitian) antara subjek yang berbeda atau waktu yang berbeda dan menemukan hubungan sebab akibatnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa anak hasil perkawinan siri memiliki kedudukan yang sama dengan anak yang sah dimata hukum Indonesia. Meskipun demikian tetap ada dua hal yang dibedakan, yakni dalam soal identitas dan pewarisan. Dalam pandangan hukum perdata, anak hasil perkawinan siri memiliki kedudukan dan bagian waris yang sama dengan anak yang sah asalkan anak tersebut telah disahkan. Sedangkan dalam hukum islam anak hasil perkawinan siri dan anak sah memiliki kedudukan yang sama meskipun tidak disahkan. Dalam kedua pandangan hukum, suatu perkawinan yang ada haruslah mendapat akta nikah dari pegawai pencatatan nikah. Sehingga tanpa adanya pencatatan dalam identitas anak tersebut dianggap anak luar kawin