PENGAWASAN BPD DALAM PELAYANAN BANSOS DI DESA SANDUE KECAMATAN SANGGAR KABUPATEN BIMA 2020

Badan Permusyawaratan Desa pada hakikatnya adalah mitra kerja Kepala Desa dalam menjalankan urusan Pemerintahan Desa dan memiliki kedudukan yang sejajar dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Badan Permusyawaratan Desa merupakan perwujudan demokrasi di Desa, demokrasi yang dimaksud adalah bahwa agar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan harus memperhatikan aspirasi dari masyarakat yang diartikulasikan kepentingannya oleh Badan Permusyawaratan Desa dan lembaga masyarakat lainnya. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 disebutkan bahwa BPD adalah lembaga yang mempunyai fungsi pemerintahan. Fungsi inilah yang menjadikan BPD sebagai lembaga yang turut menentukan keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang bersih, transparan dan partisipatif serta tertib. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengawasan BPD dalam Pelayanan Bansos Di Desa Sandue Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima. Untuk mengetahui bentuk pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam pelayanan bansos di Desa Sandue Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima. Dalam penggunaan metode pengumpulan Data, peneliti menggunakan tiga tehknik dalam pengumpulan Data yaitu metode Observasi, Wawancara, Dokumentasi. Hasil penelitian ini berdasarkan dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dari beberapa sumber atau informan saat dilapangan dapat disimpulkan bahwa Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) melakukan beberapa tahapan dalam pengawasan pelayanan Bansos, yaitu mulai dari pengawasan secara langsung maupun pengawasan secara tidak langsung, sehingga pelayanan Bansos tersebut bisa berjalan sesuai Harapan. Kata Kunci: Pengawasan, Pelayanan Banso