ANALISIS KINERJA KADER POSYANDU DALAM MENGGERAKKAN POSYANDU LANSIA DI DUSUN JORONG DESA LEPAK KECAMATAN SAKRA TIMUR

Semakin bertambahnya usia pada lansia dapat meningkatakn resiko lansia mengalami permasalahan pada berbagai aspek, salah satunya masalah pada kesehatan akibat proses degeneratif dan penyakit tidak menular. Untuk itu pemerintah melakukan upaya pemberdayaan lansia melalui posyandu lansia. Namun pelaksanaan posyandu lansia di dusun jorong masih kurang optimal karena kinerja kader yang masih rendah. Peran kader sangatlah penting karena kader merupakan orang yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan posyandu lansia. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kinerja kader posyandu dalam menggerakkan posyandu lansia di dusun jorong desa lepak kecamatan sakra timur. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam mengenai Analisis Kinerja Kader posyandu Dalam Menggerakkan Posyandu Lansia Di Dusun Jorong Desa Lepak. Penelitian ini di lakukan pada bulan Desember 2021 sampai Januari 2022. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu mengunakan model interaktif (Interactic Model of Analysis). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja kader posyandu dalam menggerakkan posyandu lansia di dusun jorong yang di ukur melalui lima indikator, terkait indiktor ketepatan waktu, kehadiran, dan kemampuan kerjasamanya sudah bagus sedangkan indikator kualitas dan kuantitas belum optimal karena, belum mampu bekerja sesuai target yang diharapkan dan ketersediaan sarana prasarana yang masih kurang mendukung jalannya program posyandu seperti ketersediaan obat-obatan. Serta kendala yang dihadapi Kader Dalam Menggerakkan Program Posyandu Lansia Di Dusun Jorong Desa Lepak yaitu kurangnya sarana prasarana pendukung seperti obat-obatan dan kurangnya kesadaran masyarakat lansia dalam memanfaatkan pelaksanaan program posyandu yang sudah di sediakan oleh pemerintah