TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERJANJIAN ASURANSI JIWA PADA NELAYAN MELALUI DINAS PERIKANAN LOMBOK TIMUR

Penelitian ini membahas tentang tinjauan yuridis pelaksanaan perjanjian asuransi jiwa pada nelayan melalui Dinas Perikanan Lombok Timur. Tujuan dari penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian asuransi jiwa pada nelayan melalui Dinas Perikanan di Lombok Timur. 2) Untuk mengetahui apa hambatan bagi nelayan untuk mendapatkan asuransi jiwa melalui Dinas Perikanan di Lombok Timur. Adapun jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah: 1) Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach), Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) 3) Pendekatan Sosiologis (Sosiologis Approach). Jenis dan sumber bahan dan data yang digunakan adalah: 1) Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber primernya Artinya, data primer yang diperoleh langsung dari subjek penelitian di suatu daerah yang jelas-jelas berkaitan dengan subjek penelitian. 2) Data sekunder atau kepustakaan atau dikenal sebagai bahan hukum dalam penelitian hukum. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum berasal dari buku-buku, literatur, penelitian, dan karya para ahli hukum yang berkaitan dengan masalah penelitian. Tehnik analisis, bahan data yang telah diolah kemudian akan dianalisa menggunakan analisis Deskriptif Kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah 1) Bentuk perlindungan Asuransi yang diberikan pemerintah Lombok Timur kepada masyarakat nelayan yang ada di Kabupaten Lombok Timur di berikan berupa bentuk asuransi perikanan yang berasal dari dua sumber yaitu: dari pusat berasal dari dana Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia, yang sebagai pihak untuk memberikan asuransi tersebut yaitu PT. Asuransi Jasa Indonesia (JASINDO), dan dari Provinsi berasal dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. 2) Hambatan nelayan dalam mendapatkan Bantuan Premi Asuransi tersebut yaitu: keterbatasan sumber daya manusia di lingkungan pesisir yang ada di Kabupaten Lombok Timur yang diakibatkan oleh rendahnya tingkat pendidikan sehingga berpengaruh pada kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat nelayan setempat terhadap pentingnya jaminan kecelakaan kerja yang diberikan pemerintah untuk melindungi dirinya terhadap bahaya yang dihadapi ketika sedang mencari ikan di laut, luasnya jangkauan wilayah yang tidak berimbang dengan jumlah staf yang ada di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur, keterbatasan ekonomi masyarakat nelayan, serta mekanisme pelaksanaan program BPAN yang dirasa masih cukup rumit