Analisis Perkembangan Lembaga Negara Pasca Reformasi Ditinjau dari Perspektif Politik Hukum

Legal politics is a series of concepts, principles, basic policies and statements of the will of the state authorities that contain the politics of legal formation, the politics of legal determination and the politics of application and enforcement, regarding the function of institutions and the construction of law enforcement to determine the direction, form and content of the law to be formed, the laws that apply in its territory and regarding the direction of legal development built and to achieve the objectives of the state. Indonesian legal politics underwent changes and reconstruction after the transition or change of government regime from the Old Order and New Order to the reform era. Along with the change in political configuration from authoritarian to democratic post-reform regime, many demands are voiced by elements of society to improve the conditions and structure of statehood after the new order, including in terms of state institutions.Politik hukum ialah serangkaian konsep, asas, kebijakan dasar dan pernyataan kehendak penguasa negara yang mengandung politik pembentukan hukum, politik penentuan hukum dan politik penerapan serta penegakan hukum, menyangkut fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum untuk menentukan arah, bentuk maupun isi hukum yang akan dibentuk, hukum yang berlaku di wilayahnya dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun serta untuk mencapai tujuan negara. Politik Hukum Indonesia mengalami perubahan dan rekonstruksi pasca transisi atau pergantian rezim pemerintahan dari Orde Lama dan Orde Baru ke era reformasi. Seiring dengan perubahan konfigurasi politik dari otoriter pada rezim orde baru menjadi demokratis pasca reformasi, maka banyak tuntutan yang disuarakan oleh elemen masyarakat untuk memperbaiki kondisi dan struktur ketatanegaraan pasca orde baru, termasuk dalam hal lembaga negara