Analisis Penetapan Evaluasi Generalized System of Preference (GSP) Amerika Serikat Terhadap Indonesia dan Pengaruhnya Terhadap Kesepakatan Perdagangan Dibawah World Trade Organization (WTO

Liberalism is a basic principle embraced by the United States in all its policies including trade policy. This principle is also carried out by U.S. President Donald Trump in the form of orientation to bilateral agreements. When viewed from the trade relationship between Indonesia and the United States, the Generalized System of Preference or GSP facility is the only bilateral relationship that Indonesia can run with the United States. GSP is the U.S. policy of waiging import duties on the import of certain goods from developing countries in which case Indonesia is one of them. But it turns out that there is a policy of evaluating the implementation of GSP against Indonesia looking at the trade balance and Indonesia's economic policies that have an impact on the United States. The evaluation has the potential to reduce Indonesia's Bargaining Position in GSP facilities. If it comes to unexpected conditions it can harm Indonesia because of the increase in tariffs imposed on the export sector. The author intends to review the reevaluation policy in terms of international law.Liberalisme merupakan prinsip dasar yang dianut oleh Amerika Serikat dalam semua kebijakannya termasuk kebijakan perdagangan. Prinsip tersebut juga dijalankan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump berupa orientasi kepada kesepakatan yang bersifat bilateral. Jika ditinjau dari hubungan perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat, fasilitas Generalized System of Preference atau GSP merupakan satu-satunya hubungan bilateral yang dapat dijalankan oleh Indonesia dengan Amerika Serikat. GSP adalah kebijakan AS berupa pembebasan tarif bea masuk terhadap impor barang-barang tertentu dari negara-negara berkembang yang dalam hal ini Indonesia merupakan salah satunya. Namun ternyata terdapat kebijakan evaluasi pelaksanaan GSP terhadap Indonesia melihat pada neraca perdagangan dan kebijakan perekonomian Indonesia yang memberi dampak pada Amerika Serikat. Dengan adanya evaluasi tersebut berpotensi mengurangi Bargaining Position Indonesia dalam fasilitas GSP. Apabila sampai pada kondisi yang tidak diharapkan tersebut dapat merugikan Indonesia karena naiknya tarif yang dikenakan pada sektor ekspor. Penulis bermaksud menelaah kebijakan reevaluasi tersebut ditinjau dari segi hukum internasional