Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Dilihat dari Perspektif Hukum Internasional dan Politik Hukum dalam Pengendalian Penyebaran Covid-19 di Indonesia

The implementation of Restrictions on Community Activities (PPKM) is one of the government's policies in dealing with the Covid-19 Pandemic. The application of PPKM caused controversy both in terms of unfair application of sanctions and uneven social security that are normatively incompatible with the principles of national and international law. This research discusses the rules that apply in the establishment and application of PPKM from the perspective of international law and legal policy. The determination of the direction of legal political policy is seen through two indicators, namely the process of policy formation and policy implementation in the community. Democratic legal politics is the most ideal policy direction choice that must be chosen by the state so that PPKM policy should be in accordance with the direction of democratic legal political policy.Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) merupakan salah satu kebijakan pemerintah dalam menanggulangi Pandemi Covid-19. Penerapan PPKM menimbulkan pro dan kontra baik dalam hal penerapan sanksi yang tidak adil dan jamsos tidak merata yang secara normatif tidak sesuai dengan prinsip hukum nasional maupun internasional. Penelitian ini membahas mengenai aturan-aturan yang berlaku dalam pembentukan dan penerapan kebijakan PPKM dari perspektif hukum internasional dan politik hukum. Penentuan arah kebijakan politik hukum dilihat melalui dua indikator yaitu proses pembentukan kebijakan & implementasi kebijakan di masyarakat. Politik hukum demokratis merupakan pilihan arah kebijakan paling ideal yang harus dipilih oleh negara, sehingga kebijakan PPKM seharusnya sesuai dengan arah kebijakan politik hukum demokratis