UPAYA KEPOLISIAN DALAM MELAKUKAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAPTINDAK PIDANA PERZINAHAN

Sistem hukum yang berlaku dalam masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai - nilaikesusilaan. Perzinahan akan dipandang sebagai sebuah bentuk perbuatan yang bisa tergantungkemauan tiap individu. Perzinahan akan dipandang tercela jika hal itu dilakukan dalam bingkaiperkawinan dan bukan dianggap sebagai pelanggaran kejahatan terhadap hukum tuhan yang harusdibasmi. Peranan aparat penegak hukum dalam mengungkap dan menyelesaikan kasus tindakpidana perzinahan dituntut untuk profesinal yang disertai kematangan intelektual dan integritas moralyang tinggi. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan empiris normatif. Istilah empirisartinya ‘nyata’. Dalam tahap analisis data ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu denganmenggunakan cara dideskriptifkan dalam bentuk menguraikan secara keseluruhan agar mudahdimengerti serta dapat menginterpretasikan dan menyimpulkan permasalahan penelitian gunamenjawab rumusan masalah yang diteliti. Kepolisian haruslah tetap menggunakan pedoman yangtertera dalam KUHP dan KUHAP. Mengingat dalam menerapkan hukum masih ditemukan hambatan– hambatan dalam pelaksanaan penegakannya dan Berpendapat bahwa apabila ada unsurkesengajaan dari pelaku zina tidak dapat dibuktikan maka pelaku tidak terbukti dalam perzinahansehingga hakim memutuskan bebas dari tuntutan hukum bagi pelaku. Peranan aparat penegakhukum dalam mengungkap dan menyelesaikan kasus tindak pidana perzinahan dituntut untukprofesinal yang disertai kematangan intelektual dan integritas moral yang tinggi. Hal tersebut diperlukan agar proses peradilan dalam menyelesaikan kasus tindak pidana perzinahan dapat berjalan dengan tuntas dan pelaku dikenai pidana yang seadil-adilnya. &nbsp