Penyuntikan Asas Strict Liability Pada Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Menimbulkan Ketidakpastian Hukum

Setiap warga negara harus memiliki hak yang sama di hadapan hukum danmendapatkan kepastian hukum, sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945 tanpadiskriminasi. Namun, tampaknya pembuat Undang-Undang Nomor 35 Tahun2009 tentang Narkotika Pasal 127 sudah melupakan hal tersebut, sehingga dalamUndang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 127pembuat undang-undang memasukkan sanksi kepada pengguna ataupenyalahguna Narkoba yang diancam dalam bentuk hukuman. sanksi. kerugian,sedangkan di sisi lain (Pasal 54,55,103) mengharuskan penyalahguna narkotikadirehabilitasi, hal ini sejalan dengan program pemerintah untuk memberantasperdagangan narkotika di Indonesia. Alih-alih negara memberlakukan aturankeras terhadap pengguna narkoba, justru justru membuat wajah peradilan diIndonesia semakin suram, karena tidak ada perbedaan antara pengedar danpengguna narkoba.Setiap warga negara harus memiliki hak yang sama di hadapan hukum dan mendapatkan kepastian hukum, sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945 tanpa diskriminasi. Namun, tampaknya pembuat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 127 sudah melupakan hal tersebut, sehingga dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 127 pembuat undang-undang memasukkan sanksi kepada pengguna atau penyalahguna Narkoba yang diancam dalam bentuk hukuman. sanksi. kerugian, sedangkan di sisi lain (Pasal 54,55,103) mengharuskan penyalahguna narkotika direhabilitasi, hal ini sejalan dengan program pemerintah untuk memberantas perdagangan narkotika di Indonesia. Alih-alih negara memberlakukan aturan keras terhadap pengguna narkoba, justru justru membuat wajah peradilan di Indonesia semakin suram, karena tidak ada perbedaan antara pengedar dan pengguna narkoba