Eksistensi Gerakan Bantuan Hukum Menurut Peraturan Yang Pernah Ada Dan Masih Berlaku Di Indonesia

Di Indonesia bantuan hukum muncul sebagai konsekuensi negara hukum yang dianut Indonesia. Bantuan hukum merupakan tanggung jawab yang harus dipenuhi dalam sebuah negara yang menghendaki persamaan dimuka hukum. lahirnya UU Bantuan Hukum di Indonesia bukan melalu perjalanan singkat, melainkan melalui proses yang panjang. Tujuan penulisan menulis artikel ini karena penulis tertarik untuk memaparkan bagaimana proses terbentuknya UU Bantuan hukum serta pandangan penulis terutama pada peraturan bantuan hukum yang berlaku saat ini apakah sudah mengakomodir kepentingan pemberi dan pencari bantuan hukum. Hasil pembahasan dikemukakan bahwa pengaturan tentang bantuan hukum sudah ada sebelum kemerdekaan dan setelah kemerdekaan mulai muncul peraturan yang baru untuk mengatur pelaksanaan bantuan hukum dengan maksud menjaminan serta perlindungan hak asasi manusia dan mengakomodir kepentingan pencari keadilan. Namun, menurut penulis dalam peraturan yang baru masih ditemukan beberapa masalah sehingga diperlukanya revisi UU Bantuan Hukum. Di akhir artikel ini penulis menyarankan sebaiknya pihak yang pemberi bantuan hukum bersikap proaktif.In Indonesia legal aid appears as a consequence of the rule of law adopted by Indonesia. Legal aid is a responsibility that must be fulfilled in a country that requires equality before the law. The birth of the Legal Aid Act in Indonesia was not a short journey, but a long process. The purpose of writing this article is because the author is interested in explaining how the process of forming the legal aid act and the author's views, especially on the current legal aid regulations, have accommodated the interests of legal aid providers and seekers. The results of the discussion stated that regulations regarding legal aid existed before independence and after independence new regulations began to emerge to regulate the implementation of legal aid with the aim of guaranteeing and protecting human rights and accommodating the interests of justice seekers. However, according to the author, in the new regulation, there are still some problems that require revision of the Legal Aid act. At the end of this article, the author suggests that the party providing legal aid should be proactive