Penegakan Hukum terhadap Dugaan Tindak Pidana Money Politics (Politik Uang) pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Purbalingga

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, memahami dan menganalisis penegakan hukum terhadap dugaan tindak pidana money politics (politik uang) pada pemilihan umum tahun 2019 di Kabupaten Purbalingga. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis dengan spesifikasi penelitian deskriptif. Penelitian ini mengambil lokasi di kantor Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Purbalingga, kantor Kepolisian Resor Purbalingga, Kantor Kejaksaan Negeri Purbalingga, dan kantor Desa Kedunglegok, Kecamatan Kemangkon. Metode pengambilan sampel ini menggunakan metode purposive sampling atau criterian based selection yang diikuti oleh snowball sampling. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan melakukan penelitian di lapangan. Pengumpulan data diperoleh melalui wawancara (interview). Data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan, dengan melakukan kajian pustaka. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana money politics (politik uang) pada pemilihan umum tahun 2019 di Kabupaten Purbalingga sudah berjalan sesuai dengan regulasi yang ada. Selain itu diperoleh kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana money politics (politik uang) pada pemilihan umum tahun 2019 di Kabupaten Purbalingga, kendala yang pertama yakni terletak pada legal substance (substansi hukum) dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mana tidak menjelaskan secara jelas dan rinci mengenai money politics atau politik uang, selain itu didalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menunjukkan adanya penyempitan subyek hukum/pelaku yang dapat dijerat dalam tindak pidana money politics atau politik uang. Kendala selanjtnya yaiitu budaya hukum masyarakat yang masih kental dengan money politics atau politik uang