Peran Sekolah Polisi Negara Polda Jateng Dalam Mendidik Calon Bintara untuk Mewujudkan Polri Profesional Modern Terpercaya (Promoter)

Tujuan penelitian untuk menganalisis peran dan kendala Sekolah Polisi Negara Polda Jateng dalam mendidik calon Bintara untuk mewujudkan Polri yang Promoter. Pendekatan yuridis sosiologis, bersifat deskriptif, Lokasi Penelitian Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Jateng di Purwokerto. Pengumpulan data primer dengan wawancara, data sekunder studi kepustakaan. Data disajikan dalam bentuk uraian, data di analisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : Peran Sekolah Polisi Negara Polda Jateng dalam mendidik calon Bintara untuk mewujudkan Polri yang Promoter, mempersiapkan calon Bintara Polri memiliki mental dan perilaku sebagai insan Bhayangkara yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Menghayati dan mengamalkan nilai/norma Pancasila, UUD 1945, Tribrata dan Catur Prasetya, kode etik dan disiplin Polri serta peraturan perundangan yang mengatur sikap dan perilaku anggota Polri. Memberikan rasa aman dan keadilan yang substantif dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, mampu melaksanakan tugas Polri yang Promoter (Profesional – Modern - Terpercaya). Kendala Sekolah Polisi Negara Polda Jateng dalam mendidik calon Bintara untuk mewujudkan Polri yang Promoter yaitu : a. Struktur hukum, kendala dari aspek struktur hukum, masih adanya tenaga kependidikan yang belum memiliki kualifikasi mengajar, sehingga dalam proses pembelajaran menjadi kurang maksimal. Masih ada tenaga kependidikan (Gadikan) anggota Polri dan PNS Polri yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan Polri, mempunyai tugas rangkap (sebagai staf, sebagai pembina/pengasuh dan sebagai pengajar). b. Budaya hukum, masih adanya pandangan masyarakat terhadap Sekolah Polisi Negara (SPN), bahwa untuk bisa diterima menjadi siswa didik calon Bintara Polri di Sekolah Polisi Negara (SPN) harus mengeluarkan sejumlah dana dan masih adanya Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), untuk penempatan, penugasan pertama Bintara Polri dapat diatur sesuai keinginan dari peserta didik, orang tua atau wali dengan mengeluarkan sejumlah dana