Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Produk Kosmetika Tanpa Izin Edar Dari Badan Pengawas Obat Dan Makanan Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Studi Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2020/PN.Pal)

Kemajuan teknologi membuat perederan kosmetika di Indonesia semakin berkembang diikuti dengan meningkatnya budaya konsumtif masyarakat. Hal ini menjadi celah bagi pelaku usaha yang tidak memiliki itikad baik dengan mengedarkan produk kosmetika tanpa izin edar. Produk kosmetika tersebut sangat merugikan hak-hak konsumen karena tidak memberikan informasi yang lengkap serta mengandung bahan yang membahayakan kesehatan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen produk kosmetika tanpa izin edar dari badan Pengawas Obat dan Makanan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Studi Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2020/PN.Pal). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan spesifikasi peneilitan deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, data yang diperoleh disajikan dengan teks deskriptif sistematis, dan metode analisis data yang digunakan adalah metode normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa konsumen sudah mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam putusan nomor 410/Pid.Sus/2020/PN.Pal, Hakim menetapkan Yunita mandasari alias Uni telah melanggar Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar, hal tersebut sesuai dengan tidak mengindahkan Pasal 4 huruf a dan huruf c, Pasal 7 huruf a, Pasal 9 ayat (1), dan Pasal 10 huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen