Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, memahami dan menganalisis peran dan kedudukan, serta kendala yang dihadapi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang dalam proses pembentukan peraturan daerah berdasarkan Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah Permendagri Nomor 120 Tahun 2018. Penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif studi kasus dengan spesifikasi penelitian deskriptif. Penelitian ini mengambil lokasi di kantor Bagian Hukum Seketariat Daerah Kebupaten Pemalang. Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan, dengan melakukan kaj...
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perihal pemberhentian kepala daerah sebelum masa jabatannya ...
Kehadiran Peradilan Tata Usaha Negara merupakan perwujudan Indonesia sebagai Negara Hukum. Dalam per...
Perlindungan konsumen di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perli...
Pada skripsi ini, peneliti mengangkat permasalahan Pengawasan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Dalam ...
Penelitian ini berjudul “Peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Undang-U...
Penelitian ini akan mengkaji tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak di 8 Kabupaten/Kota Provi...
Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui kepastian hukum masa kerja pada Pegawai Pemerintah Dengan Per...
Sekretariat Daerah sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang mempunyai fu...
Kabupaten Batang merupakan daerah otonom dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki kewe...
Pemerintah Daerah dalam menjalankan pemerintahan ketika bermasalah dalam hal perkara maka akan diper...
Topik utama dalam penelitian ini adalah apakah peran Bagian Hukum dalam pembuatan peraturan daerah, ...
Pemerintah Daerah dalam menjalankan pemerintahan ketika bermasalah dalam hal perkara maka akan diper...
Perlindungan konsumen menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindunga...
Penelitian ini berjudul “ Peran Perum Pegadaian Dalam Meningkatkan Pelayanan Penyaluran Uang Pinjama...
Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap konsumen pembeli mie basah ...
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perihal pemberhentian kepala daerah sebelum masa jabatannya ...
Kehadiran Peradilan Tata Usaha Negara merupakan perwujudan Indonesia sebagai Negara Hukum. Dalam per...
Perlindungan konsumen di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perli...
Pada skripsi ini, peneliti mengangkat permasalahan Pengawasan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Dalam ...
Penelitian ini berjudul “Peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Undang-U...
Penelitian ini akan mengkaji tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak di 8 Kabupaten/Kota Provi...
Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui kepastian hukum masa kerja pada Pegawai Pemerintah Dengan Per...
Sekretariat Daerah sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang mempunyai fu...
Kabupaten Batang merupakan daerah otonom dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki kewe...
Pemerintah Daerah dalam menjalankan pemerintahan ketika bermasalah dalam hal perkara maka akan diper...
Topik utama dalam penelitian ini adalah apakah peran Bagian Hukum dalam pembuatan peraturan daerah, ...
Pemerintah Daerah dalam menjalankan pemerintahan ketika bermasalah dalam hal perkara maka akan diper...
Perlindungan konsumen menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindunga...
Penelitian ini berjudul “ Peran Perum Pegadaian Dalam Meningkatkan Pelayanan Penyaluran Uang Pinjama...
Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap konsumen pembeli mie basah ...
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perihal pemberhentian kepala daerah sebelum masa jabatannya ...
Kehadiran Peradilan Tata Usaha Negara merupakan perwujudan Indonesia sebagai Negara Hukum. Dalam per...
Perlindungan konsumen di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perli...