Peran DPRD Kabupaten Purbalingga dalam Menyerap Aspirasi Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Reses atau penjaringan aspirasi masyarakat oleh anggota DPRD yang disampaikan dan diperjuangkan kepada pemerintah daerah dengan tujuan agar didalam membangun daerah hendaknya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah mendengarkan dan melaksanakan sesuai kehendak rakyat. Terbatasnya komunikasi antara rakyat dengan wakilnya seringkali menjadi hambatan tersendiri yang menyebabkan tidak tersalurkannya aspirasi rakyat itu sendiri. Selain itu, keterbatasan masa reses dan minimnya anggaran menjadi kendala untuk mendapatkan hasil reses yang maksimal. Anggaran yang terbatas menyebabkan tidak terjangkaunya seluruh lapisan masyarakat dalam kegiatan reses, demikian juga dengan waktu yang terbatas berpengaruh tehadap hasil dan kualitas reses. Permasalahan mengenai peran DPRD Kabupaten Purbalingga dalam menyerap aspirasi masyarakat dan kendala yang dihadapi DPRD Kabupaten Purbalingga dalam melaksanakan masa reses itulah yang melatarbelakangi penulis untuk melakukan penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran DPRD Kabupaten Purbalingga dalam menyerap aspirasi masyarakat dan juga untuk menganalisis peran DPRD Kabupaten Purbalingga dalam melaksanakan masa reses. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan model preskriptif. Bahan hukum yang dikumpulkan akan dikaji secara komprehensif dan dianalisa secara deduktif dengan penyajian yang sistematis. Analisa secara deduktif disesuaikan dengan pengamatan dan kumpulan dokumen yang diperlukan untuk bisa menilai permasalahannya, terutama kepada para koresponden penelitian. Peran DPRD Kabupaten Purbalingga dalam menyerap aspirasi masyarakat adalah dalam rangka menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya untuk melaksanakan kewajiban sebagai Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga dalam menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala, menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat, dan memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya. Kendala yang oleh Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga dalam menyerap aspirasi masyarakat adalah minimnya waktu, biaya, dan sarana dalam pelaksanaan masa reses. Selain itu, minimnya realisasi pokok-pokok pikirian DPRD Kabupaten Purbalingga berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat yang dituangkan dalam RKPD dan APBD. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana usulan konstituen yang tidak (belum) dilaksanakan dalam kebijakan pemerintah daerah, aspirasi rakyat yang tergolong masih minim dan tidak terakomodir