Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Produk Makanan dan Minuman Tanpa Mencantumkan Tanggal Kedaluwarsa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Putusan Nomor: 61/Pid.B/2018/PN CBn)

Perlindungan konsumen merupakan bagian tak terpisahkan dari kegiatan bisnis yang sehat. Banyak pelaku usaha yang seringkali tidak jujur dan melakukan kecurangan kepada konsumen, salah satu contohnya adalah memperdagangkan barang dan menawarkan produk yang berbahaya bagi konsumen yaitu dengan cara tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa pada kemasan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang bersumber pada studi kepustakaan dan peraturan perundang-undnagan serta peraturan pelaksananya. Data yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis dengan metode normative kualitatif serta disajikan dalam uraian secara sistematis. Hasil penelitian berdasarkan Putusan Nomor: 61/Pid.B/2018/PN CBn menunjukan bahwa Subhan sebagai pelaku usaha telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf (g) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Jo Pasal 62 ayat (1) tentang Perlindungan Konsumen yaitu mengenai memperdagangkan barang yang tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa dan menjual makanan dan minuman sebelum jangka waktu pengunaan atau pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu habis (best before), sehingga dalam hal ini konsumen atau masyarakat pembeli produk makanan dan minuman yang dijual oleh Subhan di Pasar Tradisiomal Harjamukti telah mendapat perlindungan hukum. Kata Kunci: Perlindungan, Hukum, Konsumen, Pelaku Usaha, Panga