Kajian Yuridis terhadap Pembatalan Merek Sharpess berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 808 K/PDT.SUS-HKI/2019

Merek merupakan salah satu Hak Kekayaan Intelektual yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Sistem pendaftaran merek di Indonesia menganut prinsip first to file dimana pendaftar pertama yang mengajukan permohonan pendaftaran merek berhak mendapatkan perlindungan hak atas merek tersebut di Indonesia. Prinsip tersebut dapat menimbulkan adanya sengketa antara pihak yang merasa dirugikan karena mereknya didaftarkan oleh pihak lain secara tidak sah. Penelitian ini meneliti gugatan pembatalan merek yang dilakukan oleh Hubei Yuli Abrasive Belts Group Co., LTD., terhadap PT. Sukses Bersama Amplasindo yang memiliki hak atas merek “Sharpness” di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan pembatalan merek dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif-analitis, dengan data penelitian bersumber dari data sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan data yang diperoleh disajikan dalam bentuk teks naratif dengan metode analisis data secara normatif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembatalan merek “Sharpness” pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 808 K/Pdt.Sus-HKI/2019 telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Merek milik terguggat terbukti memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik penggugat yang terkenal untuk barang sejenis sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 21 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Merek milik tergugat juga terbukti didaftarkan dengan iktikad tidak baik karena berniat meniru dan mengikuti merek milik penggugat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 21 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis