Tuntutan Nafkah dalam Cerai Gugat (Studi Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 3660/Pdt.G/2018/PA.Cmi)

Perceraian dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu putusnya hubungan suami isteri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami-isteri tersebut. Menurut pemohonnya, dalam hukum Islam perceraian yang dilakukan oleh seorang isteri kepada suami disebut dengan cerai gugat dan dilakukan di Pengadilan Agama. Salah satu kasusnya ada dalam Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 3660/Pdt.G/2018/PA.Cmi, dengan petitum yang diminta isteri antara lain talak satu ba’in sugra dan nafkah mut’ah sebuah RUKO kepada suami. Rumusan masalah dalam penelitian ini, adalah bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan cerai gugat dan menolak tuntutan nafkah mut’ah pada Putusan Nomor 3660/Pdt.G/2018/PA.Cmi. Metode penelitian yang digunakan berupa pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian deskriptif analisis, metode pengumpulan data studi kepustakaan (library research) dengan inventarisasi data, metode analisis normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disimpulkan, bahwa majelis hakim mengabulkan permohonan cerai gugat tersebut dengan dasar Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam juga menolak atau tidak dikabulkannya tuntutan nafkah mut’ah berdasarkan Pasal 158 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam. Menurut peneliti, majelis hakim dapat memperkuat dengan menambahkan Pasal 83 dan 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam mengenai kewajiban Isteri dan nusyuz Isteri. Kata kunci : perkawinan, cerai gugat, nafka