Isbat Nikah untuk Memperoleh Kepastian Hukum Anak ( Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 0863/Pdt.P/2020/PA.Bwi)

Perkawinan adalah hubungan antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal yang diakui oleh Negara. Perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Undang-undang mengharuskan perkawinan untuk dicatatkan, dalam hal ini adalah dilakukan oleh Petugas Pencatat Nikah (PPN) yang ada di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi mereka yang selain beragama Islam sesuai Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Tujuan dari pencatatan tersebut tentu untuk kebaikan suami dan istri, terlebih lagi untuk masa depan keturunanya. Karena akta nikah merupakan satu-satunya bukti perkawinan, Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana dasar pertimbangan hukum Hakim dalam mengabulkan permohonan isbat nikah untuk kepastian hukum anak ( Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 0863/Pdt.P/2020/PA.Bwi ). Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian preskriptif analisis, teknik pengumpulan data studi kepustakaan dengan inventarisasi, data yang terkumpul kemdian disajikan dalam bentuk teks naratif dan analisis data normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap penetapan Pengadilam Agama Nomor: 0863/Pdt.P/2020/PA.Bwi, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hakim menetapkan Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai perkawinan yang Sah. hakim hanya mendasarkan putusannya dengan ketentuan Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dan tidak mencantumkan ketentuan Pasal 14 KHI karena pernikahan mereka dilaksanakan dengan syariat islam dan ketentuan Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan tidak bersifat alternative tetapi komulatif dan penggunaan Pasal 14 KHI tersebut agar syarat formilnya terpenuhi dan harus mencantumkan ketentuan Pasal 6 - 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan