Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Penyandang Disabilitas (Studi di Kabupaten Banyumas)

Penyandang Disabilitas merupakan seseorang yang memiliki keterbatasan baik fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu yang lama. Dalam Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa “setiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Sehingga perlindungan hukum bagi pekerja Disabilitas harus dituangkan khusus dalam peraturan agar tidak terjadi diskrimanasi. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas mengatur tentang hak-hak dari pekerja Disabilitas. Namun pekerja Disabilitas di Kabupaten Banyumas banyak yang belum mendapatkan kesejahteraan atau haknya sebagai manusia dalam bidang ketenagakerjaan. Sehingga penulis ingin lebih dalam meneliti terkait Perlindungan Hukum bagi Pekerja Disabilitas (Studi di Kabupaten Banyumas) Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Perlindungan Hukum bagi Pekerja Disabilitas (Studi di Kabupaten Banyumas) perlindungan dalam hak bekerja yang diberikan oleh pemerintah sudah diatur secara jelas melalui peraturan perundang-undangan ditingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Namun dalam penerapannya belum dilaksanakan secara optimal terbukti dari jumlah penyandang Disabilitas 117 orang hanya 17 orang yang bekerja di perusahaan yang berada di Kabupaten Banyumas. Kendala dan hambatan serta upaya yang dilakukan pemerintah belum berjalan secara optimal masih banyak hambatan dan kendala dalam melakukan perlindungan hukum bagi penyandang Disabilitas seperti pelatihan kerja yang dilakukan hanya satu kali dalam tahun 2021 oleh Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Banyumas, kurangnya pengetahuan dari pekerja Disabilitas terkait aturan perlindungan hukum bagi pekerja Disabilitas