Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Banding Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI)

Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Muchammad Romahurmuziy selaku Anggota DPR RI bersama-sama dengan Lukman Hakim selaku Menteri Agama RI menerima suap untuk pengangkatan jabatan Haris Hasanuddin dan Muh. Muafaq Wirahadi di lingkungan Kementerian Agama. Penuntut umum dalam Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jkt.Pst menuntut Terdakwa Muchammad Romahurmuziy dengan pidana penjara selama 4 tahun dan denda sebesar Rp250.000.000,00, serta membayar uang pengganti sejumlah Rp46.400.000,00, dan pencabutan hak untuk dipilih dari jabatan publik selama 5 tahun. Sedangkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00. Penelitian ini bertujuan mengetahui tentang bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam menerima permohonan banding pada tindak pidana korupsi serta pertimbangan majelis hakim pengadilan tinggi dalam menjatuhkan hukuman pidana lebih ringan dari majelis hakim tingkat pertama. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan spesifikasi penelitian preskriptif analitis, metode pengumpulan bahan hukum menggunakan metode studi dokumen dan kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian, Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Terdakwa Muchammad Romahurmuziy telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Nomor 87/Pid.Sus- TPK/2019/PN.Jkt.Pst yang telah memenuhi syarat formil yaitu melalui prosedur permohonan banding dengan tenggang waktu yang tertera dalam Pasal 233 ayat (2) KUHAP serta syarat materiil yang memuat alasan-alasan dari pemohon banding yang diuraikan dalam memori banding dan kontra memori banding. Permohonan banding tersebut dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI dengan mengadili sendiri, yaitu menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut. Namun, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam pertimbangannya mengurangi hukuman penjara menjadi 1 tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 dikarenakan terdakwa telah mengembalikan uang sejumlah Rp250.000.000,00 kepada Haris Hasanuddin selaku pemberi suap