Efektivitas Pelaksanaan Pembuktian Perkara Tindak Pidana Umum dalam Persidangan secara Elektronik (Studi di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Purbalingga)

Fenomena pandemi Covid-19 telah berimplikasi pada berbagai aspek khususnya dalam hal formulasi hukum terkait proses penegakan hukum pidana yaitu adanya Peradilan pidana secara elektronik. Peradilan pidana secara elektronik merupakan serangkaian proses memeriksa, mengadili dan memutus perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Adapun dasar pelaksanaan Peradilan pidana secara elektronik mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik dan Pengadilan Negeri Purbalingga merupakan salah satu pengadilan yang telah menerapkan ketentuan tersebut. Dalam pelaksanaan persidangan perkara pidana secara elektronik, terdakwa, saksi/ahli tidak dihadirkan langsung dalam persidangan. Pelaksanaan persidangan perkara pidana secara elektronik ini juga diimplementasikan pada saat tahap pemeriksaan alat bukti di persidangan. Berkenaan atas hal tersebut maka Penulis menaruh perhatian mengenai efektivitas dan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan persidangan perkara pidana secara elektronik pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Purbalingga. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Sumber data yang terdapat dalam penelitian ini berasal dari data primer sebagai data yang utama dan data sekunder sebagai data pendukung, dengan teknik pengumpulan data berdasarkan studi wawancara dengan informan dan studi kepustakaan. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa Pemeriksaan alat bukti dalam persidangan Pidana secara elektonik sebagaimana telah diatur dalam PerMa No.4/2020, khususnya berkaitan dengan bukti keterangan saksi dan/atau ahli, petunjuk berupa barang bukti, dan keterangan terdakwa, dalam pelaksanaannya tidak efektif, berkenaan dengan penilaian terhadap alat bukti-alat bukti yang dikemukakan atau disampaikan secara teleconference dalam persidangan secara elektronik, baik adanya permasalahan audio maupun gambar visual yang justru dapat berpengaruh pada objektivitas penilaian kebenaran materiil terhadap alat bukti-alat bukti tersebut sebagaimana amanat KUHAP. Adapun hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pemeriksaan alat bukti dalam persidangan pidana secara elektronik dikarenakan koneksi jaringan internet yang lemah menjadikan persidangan pidana secara elektronik terhambat/tertunda, kualitas audio dan gambar visual yang kurang jelas yang menjadikan penyampaian informasi terutama dalam memberikan keterangan yang dapat menimbulkan salah persepsi atau ambiguitas bahkan menimbulkan kebingungan, dan masih terdapatnya penegak hukum yang tidak dapat mengoperasikan sarana dan prasarana digital untuk mengikuti pelaksanaan persidangan pidana secara elektronik