Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan Tradisional dalam Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sinkronisasi vertikal pengaturan dan bentuk perlindungan hukum tenaga kesehatan tradisional dalam pelayanan kesehatan tradisional komplementer. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), pendekatan analitis (Analytical Approach), pendekatan konseptual (Conceptual Approach). Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah inventarisasi hukum, sinkronisasi hukum dan penemuan hukum in concreto. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengaturan perlindungan hukum tenaga kesehatan tradisional dalam pelayanan kesehatan tradisional komplementer telah menunjukkan adanya sinkronisasi. Artinya peraturan yang lebih rendah derajatnya telah sejalan/sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya dan peraturan yang lebih tinggi derajatnya menjadi dasar pembentukan peraturan yang lebih rendah. Bentuk perlindungan hukum tenaga kesehatan tradisional dalam pelayanan kesehatan tradisional komplementer dalam struktur peraturan perundang-undangan di Indonesia meliputi: jaminan pengaturan untuk memberikan pelayanan kesehatan tradisional di fasilitas pelayanan kesehatan tradisonal dan fasilitas pelayanan kesehatan lain; jaminan pengaturan dapat menggunakan alat penunjang diagnostik kedokteran tertentu sesuai dengan metode, kompetensi, dan kewenangan; jaminan pengaturan memperoleh perlindungan hukum; jaminan pengaturan memperoleh informasi yang lengkap dan benar dari klien dan/atau keluarganya dan penerima pelayanan kesehatan; jaminan pengaturan melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi dan kewenangan; jaminan pengaturan memperoleh imbalan jasa; jaminan pengaturan memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai-nilai agama; jaminan pengaturan pengembangan profesi; jaminan pengaturan untuk menolak keinginan penerima pelayanan kesehatan yang bertentangan dengan peraturan; dan jaminan pengaturan hak lainnya