Perlindungan Hukum Masyarakat Dalam Pengaturan Kehamilan dan Kontrasepsi Pada Struktur Peraturan Perundang-Undangan Indonesia

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sinkronisasi pengaturan perlindungan hukum dan bentuk perlindungan hukum masyarakat dalam pengaturan kehamilan dan kontrasepsi pada struktur peraturan perundang-undangan Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan analitis (analytical approach), pendekatan konseptual (conceptual approach). Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah inventarisasi hukum, sinkronisasi hukum dan penemuan hukum in concreto. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan dan dokumenter. Hasil penelitian diketahui bahwa perlindungan hukum masyarakat dalam pengaturan kehamilan dan kontrasepsi pada struktur peraturan perundang-undangan Indonesia telah menunjukkan adanya taraf sinkronisasi yang artinya bahwa antara peraturan yang derajatnya lebih rendah tidak bertentangan dengan peraturan yang derjatnya lebih tinggi dan peraturan yang lebih tinggi menjadi dasar dibentuknya peraturan yang lebih rendah serta adanya keserasian antara peraturan yang sederajat. Akan tetapi, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi tidak mencantumkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dalam mengingat, padahal substansi kedua peraturan tersebut sangat berkaitan. Bentuk perlindungan hukum masyarakat dalam pengaturan kehamilan dan kontrasepsi pada struktur peraturan perundang-undangan Indonesia meliputi: jaminan pengaturan masyarakat memperoleh pelayanan prakontrasepsi; jaminan pengaturan masyarakat memperoleh pelayanan kontrasepsi; jaminan pengaturan masyarakat memperoleh pelayanan pasca kontrasepsi