Perlindungan Hukum Pemegang Hak Merek Terdaftar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 618K/PDT.SUS-HKI/2020

Semakin pesatnya perkembangan ekonomi Indonesia, membawa pengaruh terhadap penggunaan dan pemanfataan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), HKI adalah hak eksklusif yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. Secara sederhana HKI mencakup Hak Cipta, Hak Paten dan Hak Merek. Merek tersebut digunakan sebagai pembeda agar tidak memiliki kesamaan serta menjadikan ciri khas. Pengaturan terhadap hak merek ini diatur dalam Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data yang terkumpul diolah dan dianalisis dengan metode analisis data secara normatif kualitatif. Hasil penelitian dapat disimpulkan, Majelis Hakim yang memeriksa perkara pada Putusan Mahkamah Agung Nomor : 618K/Pdt.Sus-HKI/2020 telah menunjukkan upaya perlindungan hukum kepada pemegang hak merek terdaftar dengan menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi atau penggugat pembatalan merek, dan menghukum pemohon kasasi atau penggugat pembatalan merek untuk membayar biaya perkara tingkat kasasi sebesar Rp. 5.000.000