Good Governance dalam Penanggulangan Bencana (Studi Kasus Penanganan Covid-19 melalui Pendekatan Model Pentahelix di Kabupaten Magelang)

Kabupaten Magelang merupakan salah satu daerah yang dikhawatirkan kaitannya dengan adanya pandemi. Adanya kawasan wisata Internasional di wilayah Borobudur, membuat Kabupaten Magelang menjadi wilayah rawan akan kasus penyebaran Covid-19 ini. Untuk menciptakan hasil penanggulangan bencana yang baik, BPBD Kabupaten Magelang tentu tidak melaksanakan sendiri. Kerjasama komunikasi, dan sinergitas dengan instansi lain juga menjadi faktor utama atas keberhasilannya. Pendekatan pentahelix dalam kebencanaan adalah upaya baru BNPB dalam menanggulangi bencana dengan bersinergi dengan 5 unsur yaitu pemerintah daerah, masyarakat setempat, dunia usaha, media massa dan akademisi. Akan tetapi sinergitas pentahelix yang menjadi acuan BPBD dalam penanganan bencana masih menemui berbagai kedala sehingga belum berjalan secara utuh. Untuk mewujudkan upaya tersebut digunakan pendekatan model pentahelix dengan penerapan prinsip good governance. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan good governance yang dilakukan BPBD Kabupaten Magelang dalam penanggulangan bencana covid-19 melalui pendekatan model pentahelix. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan prinsip good governance dengan pendekatan model pentahelix dalam penanggulangan bencana covid-19 di Kabupaten Magelang yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Magelang, MCCC Kabupaten Magelang, Praktisi Pariwisata Kabupaten Magelang, PPMT Universitas Muhammadiyah Magelang, dan Redaksi Borobudur News berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari tiga prinsip good governance: 1) prinsip transparansi, tiap stakeholder memberikan keterbukaan informasi dan kemudahan akses kepada masyarakat, 2) prinsip responsivitas juga ditunjukkan dengan adanya daya tanggap, kecepatan, kemampuan berkomunikasi yang dilakukan stakeholder yang terlibat untuk menciptakan kesinergian dalam penanganan covid-19, 3) prinsip berorientasi pada konsensus, tiap stakeholder menunjukkan peran dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Akan tetapi pada prinsip ini proses pembuatan keputusan untuk sektor non pemerintah hanya MCCC sehingga hal tersebut menjadi catatan mengingat pemerintah tidak bisa berdiri sendiri dalam penanganan covid-19. Akan tetapi hal tersebut tidak mengurangi bentuk kesinergitasan antar stakeholder