Penolakan Pemberian Status Justice Collaborator Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn.Jkt.Pst)

Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang dapat dilakukan secara terorganisasi. Penyelesaian tindak pidana terorganisasi ini cenderung sulit. Hal yang mendasari sulitnya penyelesaian tindak pidana tersebut dikarenakan tindak pidana terorganisasi dilakukan oleh banyak orang. Salah satu upaya untuk menyelesaikan tindak pidana terorganisasi adalah dengan dihadirkannya seorang Justice Collaborator. Pelaku tindak pidana tidak semuanya dikategorikan sebagai Justice Collaborator, ada identifikasi seseorang dapat dikatakan sebagai Justice Collaborator. Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst memuat mengenai pertimbangan hakim mengenai penolakan pemberian status Justice Collaborator. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan metode pendekatan kasus. Data yang digunakan adalah data sekunder. Data tersebut kemudian diolah dengan reduksi data, display data serta kategorisasi data, lalu kemudian disajikan dengan teks naratif dan dianalisa dengan menggunakan metode yuridis normatif bersifat kualitatif. Penelitian ini dilakukan berdasarkan Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst yang memperoleh data sebagai berikut: majelis hakim sudah tepat dalam memutuskan penolakan permohonan status Justice Collaborator yang diajukan oleh Terdakwa Joko Soegiarto Tjandra. Alasan penolakan permohonan tersebut adalah Terdakwa Joko Soegiarto Tjandra tidak memenuhi syarat sebagaimana seseorang dapat diidentifikasikan menjadi Justice Collaborator. Syarat seseorang dapat dikatakan sebagai Justice Collaborator belum ada peraturan perundang-undangan yang pasti mengenai Justice Collaborator maka, syarat mengenai identifikasi seseorang dapat dikatakan sebagai Justice Collaborator terdapat di dalam SEMA Nomor 04 Tahun 2011