Pembuktian Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Korporasi (Studi Putusan Nomor: 81/Pid.Sus/Tipikor/2018/PN.Jkt.Pst)

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu masalah besar yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini, hal tersebut dikarenakan tindak pidana korupsi dapat menimbulkan kerugian Negara, menghambat pertumbuhan Negara dan menyengsarakan rakyat. Tindak pidana korupsi tidak hanya dilakukan oleh perseorangan saja melainkan dilakukan korporasi. Permasalahan yang sering timbul dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi adalah terkait membuktikan kesalahan korporasi. Berkaitan dengan hal tersebut penulis tertarik untuk menganilasa terkait pembuktian dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi pada Putusan No. 81/Pid.Sus/Tipikor/2018/PN.Jkt.Pst. Penelitian ini membahas permasalahan mengenai pembuktian tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi dan pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian preskriptif. Penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui kepustakaan dan dokumenter serta diuraikan secara sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi dalam Putusan Nomor: 81/Pid.Sus/Tipikor/2018/PN.Jkt. dibuktikan dengan adanya persesuaian alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan keterangan terdakwa yang membuktikan bahwa Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dalam Dakwaan Pertama, sehingga hal tersebut telah memenuhi batas minimum pembuktian yakni sekurang-kurang dua alat bukti yang sah dan diperolehnya keyakinan hakim bahwa Terdakwa PT NKE bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Dasar pertimbangan hukum hakim yaitu dengan memerhatikan unsur-unsur pasal Dakwaan Pertama yang telah terpenuhi yakni dengan terpenuhinya batas minimum pembuktian dan diperolehnya keyakinan hakim, atas hal tersebut Majelis Hakim menjatuhkan pidana berupa pidana pokok berupa denda dan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti serta pencabutan hak Terdakwa untuk mengikuti lelang pengadaan barang/jasa pemerintah