Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perkosaan Kepada Penyandang Disabilitas (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung No. 42/Pid.B/2019/Pn.Lbb)

Perkosaan pada penyandang disabilitas khususnya perempuan semakin banyak bermunculan, hal ini dikarenakan ketidakberdayaan para penyandang disabilitas dibandingkan dengan orang pada umumnya yang memudahkan para pelaku untuk melakukan tindak pidana. Penelitian ini bertujuan mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perkosaan kepada penyandang disabilitas dan pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perkosaan kepada penyandang disabilitas. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui kepustakaan dan diuraikan secara sistematis. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerapan sanksi pidana pada perkara Nomor 42/Pid.B/2019/PN.Lbb putusan hakim yang dijatuhkan kepada terdakwa sudah tepat, akan tetapi ada kebutuhan perubahan dalam undang-undang penyandang disabilitas yang mengatur secara khusus mengenai penyandang disabilitas sebagai korban tindak pidana khususnya tindak pidana perkosaan. Pertimbangan hakim dalam perkara Nomor 42/Pid.B/2019/PN.Lbb bahwa terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana perkosaan dan memenuhi unsur-unsur yang termuat dalam Pasal 285 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan KUHAP, tidak terdapat alasan pemaaf yang menghapus kesalahan terdakwa, maka perbuatan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya. Saran dari penulis terhadap penelitian ini yaitu seharusnya hakim dalam memberikan sanksi pidana terhadap terdakwa disamping melihat KUHP dan KUHAP seharusnya melihat juga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas