Tunjauan Yuridis Akta Perjanjian Kawin (Sebelum Dan Sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015)

Dalam pembuatan Akta Perjanjian Kawin Nomor 63 ini didasari pada Pasal 29 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yaitu perjanjian perkawinan harus dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, Namun sejak adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terjadi perubahan yaitu menjadi dilaksanakan pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan. sehingga pengaruh ini menimbulkan akibat hukum yang berbeda-beda. Selanjutnya mengenai pengaturan harta benda perkawinan yang terdapat pada Pasal 1 dan Pasal 2 Akta Perjanjian Kawin terdapat perbedaan pengaturan pada Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui perbedaan pengaturan perjanjian perkawinan dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 dan juga untuk mengetahui akibat kepemilikan harta benda pada Pasal 1 dan 2 Akta Perjanjian Kawin Nomor 63 menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian deskriptif analisis, teknik pengumpulan data studi kepustakaan dengan inventarisasi, data yang terkumpul kemudian disajikan dalam bentuk teks naratif dan analisis data normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Akta Perjanjian Kawin Nomor 63 ini hanya dapat dibuat pada saat atau sebelum perkawinan dilangsungkan sesuai Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Berbeda dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang dimana Akta Perjanjian Kawin dapat dibuat pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan diikuti dengan status harta bersama menjadi terpisah yang mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan atau ditentukan oleh suami-istri, Begitu juga terhadap harta yang akan diperoleh dikemudian hari tetap milik masing-masing pihak, tanpa harus mendapatkan penetapan pengadilan terkait pemisahan harta. Selanjutnya mengenai akibat kepemilikan harta benda suami-isteri yang terdapat pada Pasal 1 Akta Perjanjian Kawin tidak mengikat pada peraturan yang terdapat pada Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan ketentuan pada Pasal 2 Akta Perjanjian Kawin yang dimana harta pribadi suami istri yang diperoleh melalui pembelian tetap terpisah, berbeda dengan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang tetap menjadi harta bersama