Penerapan Prinsip Kemandirian dalam Menjalankan Profesi Notaris

Notaris adalah Pejabat umum yang diangkat oleh Pemerintah berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk membantu masyarakat dalam hal membuat perjanjian-perjanjian tertulis yang dibuat dihadapan Notaris disebut akta, akta tersebut dapat digunakan sebagai bukti yang kuat jika suatu saat terjadi perselisihan atau adanya gugatan dari pihak lain, dalam melaksanakan aktifitasnya seorang notaris harus berpedoman kepada Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip kemandirian dalam menjalankan jabatan Notaris dan akibat hukum apabila terjadi pelanggaran prinsip kemandirian oleh Notaris. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan. Bahan hukum yang dipergunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Sedangkan sumber bahan hukum adalah studi kepustakaan (library research). Tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode pengumpulan data studi kepustakaan. Hasil peneltian wujud dari kemandirian Notaris itu tercermin dalam menjalankan tugas dan jabatannya, pekerjaan Notaris tersebut bekerja secara benar dan professional sesuai dengan perintah Undang-Undang dan hasil penelitian kedua Akibat hukum apabila Notaris tidak mandiri dalam melaksanakan kewajibannya maka akan berdampak terhadap akta yang dibuatnya