Pengaruh Variabel Ekonomi, Demografi, dan Institusi terhadap Penerimaan Pajak di Pulau Jawa

Penerimaan pajak di Indonesia dari tahun 2015-2019 mengalami peningkatan yang sangat signifikan dan penyumbang pajak terbesar di Indonesia adalah Pulau Jawa, namun penerimaan pajak belum maksimal. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh panjang jalan, pendapatan per kapita, kesempatan kerja, pendidikan, kepemilikan NPWP, dan jumlah pegawai pajak terhadap penerimaan pajak di Pulau Jawa pada tahun 2010-2019. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dan analisis data menggunakan regresi linier berganda dengan pendekatan data panel 6 provinsi di Pulau Jawa dengan rentang waktu 2010-2019. Keterbaharuan dalam penelitian ini adalah peneliti memasukkan variabel jumlah pegawai pajak dan panjang jalan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa panjang jalan, pendapatan per kapita, dan jumlah pegawai pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak di Pulau Jawa tahun 2010-2019. Kepemilikan NPWP berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penerimaan pajak, sedangkan kesempatan kerja dan pendidikan tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak di Pulau Jawa tahun 2010-2019. Temuan ini mengimplikasikan bahwa 1) pembangunan infrastruktur harusmerata di semua wilayah di Pulau Jawa, karena dengan keberadaan infrastruktur ekonomi dalam hal ini panjang jalan dapat menopang, mendorong perekonomian yang pada waktunya akan meningkatkan pendapatan masyarakat dan meningkatkan pajak yang diterima pemerintah. 2) Kementerian Keuangan harus melakukan perhitungan yang matang akan kebutuhan pegawai pajak disetiap kantor cabang pajak. Dikarenakan dengan semakin proposional rasio pegawai pajak terhadap jumlah penduduk maka akan lebih mudah dalam memaksimalkan pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak. 3) Pemerintah sebaiknya mengevaluasi penambahan jumlah kepemilikan NPWP, agar kebijakan akan kepemilikan NPWP dapat meningkatkan penerimaan pajak, bukan kebalikannya. Keterbatasan penelitian adalah terkait jumlah observasi, periode observasi, dan penerimaan pajak. Terbatasnya jumlah observasi sebagai akibat penggunaan data agregat tingkat provinsi dan pendeknya periode data dapat menyebabkan bias pada saat estimasi model