Kewenangan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam Menilai Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jambi Nomor : 34/PID.SUS-TPK/2019/PN.JMB)

Salah satu unsur dalam tindak pidana korupsi adalah unsur kerugian keuangan negara. Dimana dalam hal berbicara tentang kerugian keuangan negara berarti berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan negara. Kerugian negara yang nyata dan pasti jumlahnya harus dihitung agar dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. BPK sebagai lembaga Negara yang berwenang melakukan penetapan kerugian keuangan Negara berdasarkan perhitungan kerugian keuangan Negara tidak serta merta menjadi lembaga tunggal yang dapat menetapkan keuangan Negara, nyatanya Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) juga melakukan hal yang serupa dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang sistem pengendalian intern Pemerintah yang selanjutnya didukung dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang merupakan aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) yang dapat melakukan penghitungan kerugian keuangan negara secara mandiri untuk kepentingan Pemerintah. Sehubungan dengan itu maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian adalah :1) Bagaimana Kewenangan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan dalam menilai kerugian keuangan Negara dalam tindak pidana korupsi? 2) Apakah implikasi hukum yang timbul terhadap penilaian kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan? Untuk menjawab persoalan di atas, maka penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian yuridis Normative, untuk memperoleh data sekunder melalui wawancara terhadap Pengadilan Tipikor Jambi, sedangkan untuk data primer penulis melakukan studi kepustakan dengan mempelajari buku-buku yang berkaitan dengan hukum administrasi negara serta bahan-bahan lain yang berkaitan dengan penulisan hukum ini. Berdasarkan hasil penelitian dapat penulis simpulkan: Kewenangan BPKP dalam menilai kerugian keuangan Negara dalam tindak pidana korupsi sebatas mengawasi keuangan negara yang digunakan untuk proyek pembangunan pemerintah. Untuk memeriksa, menilai dan menyatakan adanya suatu kerugian keuangan negara adalah BPK. Implikasi hukum yang timbul terhadap Badan Pengawas Keuangan dan Pembangungan dalam menilai kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi hanya dapat dijadikan sebagai temuan dan atau rekomendasi untuk dapat dilanjutkan kepada lembaga negara yang berwenang untuk mengaudit serta memeriksa keuangan negara yaitu BPK