Permohonan Izin Poligami karena Wasiat (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 3793/Pdt.G/2020/PA.Clp)

Tulisan hukum ini berjudul Permohonan Izin Poligami Karena Wasiat (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Agama Nomor : 3793/Pdt.G/2020/PA.Clp). Salah satu kasus yang terjadi dalam penelitian ini adalah tentang permohonan izin poligami karena wasiat. Secara garis besar perkara dalam penelitian ini bermula dari permohonan yang diajukan oleh pemohon ke Pengadilan Agama Cilacap untuk melakukan poligami dengan alasan menjalankan wasiat amannah dari kakak kandungnya sebelum meninggal dunia agar “mengrumat” mantan istrinya yang diartikan “mengrumat” ini adalah untuk menikahi mantan isteri dari mendiang kakak kandungnya tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan izin poligami dengan alasan wasiat (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor 3793/Pdt.G/2020/PA.Clp). Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif. Penelitian ini menggunakan data sekunder dan pendekatan kasus yang dianalisis secara normatif kuantitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dasar pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan izin poligami, berdasarkan pada syarat kumulatif saja yaitu berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo Pasal 41 huruf (c) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Menurut peneliti, hakim tidak lengkap dalam memberikan pertimbangan hukumnya karena hakim tidak mempertimbangkan unsur yang ada pada Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Pasal 41 huruf (a) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam sebagai syarat alternatif poligami karena wasiat dalam kasus ini tidak termasuk dalam syarat-syarat dan alasan poligami, selain itu Termohon pada awalnya tidak menyetujui poligami tersebut dilihat dari fakta di persidangan yaitu mediasi yang gagal maka hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, serta wasiat yang diartikan Pemohon dalam kasus ini tidak sesuai dengan Pasal 195 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka dalam kasus ini hakim telah benar dengan tidak mempertimbangkan wasiat tersebut. Atas dasar tersebut, melakukan poligami dengan alasan wasiat tidak dibenarkan karena dalam kasus ini tidak memenuhi syarat-syarat orang berwasiat